Berita

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon/RMOL

Politik

Enggan Komentari Utang Anies Saat Pilkada 2017, Fadli Zon: Tanya Pak Sandiaga

SENIN, 06 FEBRUARI 2023 | 14:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa yang menyebutkan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar Rp 50 miliar kepada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno terkait Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 menjadi sorotan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku tidak tahu sama sekali soal utang mantan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut. Dia mempersilahkan untuk menanyakan langsung kepada Sandiaga Uno.

"Saya juga tidak tahu. Tanya Pak Sandiaga," kata Fadli Zon kepada wartawan di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin (6/2).


Adapun, kata Fadli Zon, mengenai perjanjian politik antara Anies dengan Prabowo di Pilkada DKI 2017 dia mengetahui hal tersebut. Bahkan, ia yang menulis perjanjian tersebut ada sejumlah poin terkait Pilkada DKI Jakarta.

"Kalau itu ada, ada (perjanjian Pilkada). Kebetulan saya mendraft, saya menulis dan ada 7 poin. Kalau itu urusannya, urusan Pilkada," tandasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Strategis Partai Golkar Erwin Aksa menyebutkan Anies Baswedan masih memiliki utang sekitar Rp 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Utang tersebut terkait Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017.

"Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertatih-tatih juga kan. Karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies," ujar Erwin dalam podcast Akbar Faizal Uncensored yang ditayangkan Sabtu (4/2).

Draft perjanjian utang tersebut, kata Erwin, dibuat oleh pengacara Sandiaga Uno. Menurut Erwin, utang Rp 50 tersebut belum lunas dibayar oleh Anies.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya