Prabowo Subianto dan Anies Baswedan/Net
ISU perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto yang dilempar Sandiaga Uno dan ditajamkan kemudian oleh Sufmi Dasco Ahmad itu tidak terlalu penting.
Pertama, perjanjian itu korelasinya hanya pada Pilpres 2019 dimana saat jelang pencalonan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI di tahun 2017, Gerindra saat itu perlu memastikan kalau Anies tidak akan maju pada Pilpres 2019 sehingga tidak akan terjadi rivalitas Anies dengan Prabowo.
Memang pada saat menjelang 2019 banyak tawaran kepada Anies untuk maju capres, bahkan ada dua parpol yamg saat itu sudah siap untuk mengusung Anies sebagai capres. Tapi oleh Anies ditolak karena komitmen perjanjian dengan Prabowo serta menghormati Prabowo yang mendukung Anies sebagai gubernur pada Pilgub DKI 2017.
Untuk Pilpres 2024, perjanjian tersebut sudah tidak berlaku karena memang hanya untuk kepentingan Pilpres 2019. Saat ini Anies sudah menuntaskan tugasnya selama 5 tahun sebagai gubernur sehingga sudah lepas semua ikatan komitmen terhadap partai pendukungnya di Pilgub 2017.
Kedua, isu perjanjian Anies-Prabowo, sengaja dilempar untuk mengganggu jalan Anies sebagai capres 2024. Dimana saat ini semua pihak yang berkepentingan untuk menjegal Anies tidak berlaga dalam Pilpres 2024 sedang kebakaran jenggot. Apalagi Demokrat dan PKS sudah memastikan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024.
Rangkaian panjang bagaimana menjegal Anies untuk gagal berlaga di Pilpres 2024 menjadi sia-sia, dengan kepastian Demokrat dan PKS tersebut.
Sehingga sangat jelas tujuan Sandiaga dan Dasco yang melempar isu perjanjian tersebut tujuannya hanya untuk menjeda proses konsolidasi dari Koalisi Perubahan yang mendukung Anies. Terlihat seperti anak kecil yang iri dengan temannya yang dapat hadiah lalu membully temannya yang dapat hadiah tersebut.
Lalu apa yang lebih penting? Yang lebih penting saat ini adalah mewaspadai gerakan segelintir elite politik yang mabuk kekuasaan dan masih terus berusaha menjegal Anies untuk gagal maju sebagai capres di 2024.
Gerakan segelintir elite politik tersebut menggunakan kekuasaan secara politik untuk menghambat Anies, mulai dari wacana 3 periode Jokowi, perpanjangan masa jabatan presiden, dan terakhir yang akan dilakukan adalah menyakinkan penguasa bahwa pemilu harus ditunda dengan alasan krisis ekonomi.
Jelas ini yang lebih penting, karena gerakan segelintir elite politik tersebut akan merusak tatanan demokrasi yang selama ini berjalan dengan baik meski belum sehat.
Apalagi, Mahfud MD sudah menyatakan bahwa wacana 3 periode, perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu bukan pelanggaran hukum.
Ini bisa diartikan bahwa pemerintah secara tidak langsung mendukung semua wacana yang berkembang selama tujuannya untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi. Dukungan tidak langsung ini akan menyebabkan rusaknya tatanan demokrasi dan menyebabkan darurat demokrasi di Indonesia.
Padahal, jika terjadi adanya penundaan Pemilu 2024 justru menunjukan kegagalan pemerintahan Jokowi untuk menjamin berlangsungnya proses demokrasi yang telah diatur lewat konstitusi negara, undang-undang, dan peraturan yang berlaku.
Jadi ini yang penting diwaspadai karena Indonesia di ambang darurat demokrasi, akibat mabuk berat kekuasaan di segelintir elite politik.
*
Penulis adalah Aktivis 98 dan Pegiat Kemanusiaan
