Berita

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin/Net

Politik

Soal Wacana Bagi-bagi Rice Cooker, Sultan: Jangan Biarkan PLN Terjebak Skema Bisnis yang Merugikan

MINGGU, 05 FEBRUARI 2023 | 07:59 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Wacana pembagian rice cooker gratis oleh pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada masyarakat dinilai bagus. Diharapkan kebijakan tersebut bisa signifikan mengurangi penggunaan kayu bakar dari hutan.

Atas dasar itulah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menyambut baik wacana tersebut.

"Kami menyambut baik kebijakan tersebut, karena Ibu-ibu di kampung pasti senang dibagikan alat masak gratis. Meskipun sebenarnya program ini belum tentu tepat dan merupakan modus pemborosan anggaran untuk menjadikan masyarakat boros dalam penggunaan energi listrik,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (4/2).


Hanya saja, dia menggarisbawahi bahwa sumber masalah program ini adalah akibat over supplai energi listrik PLN yang disediakan oleh pembangkit listrik swasta. Masyarakat kemudian diminta kerjasamanya untuk sedikit boros menyerap ketersediaan energi listrik PLN yang berlebihan.

"Pemerintah seharusnya tidak membiarkan PLN terjebak dalam skema bisnis yang merugikan keuangan PLN. Kasian PLN dipaksa membayar kelebihan energi yang disediakan oleh pembangkit swasta,” ujar mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.

Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan penyerapan penggunaan energi listrik, kata Sultan, pemerintah sebaiknya juga membagikan setrika atau AC. Karena alat-alat ini diketahui sangat boros energi listrik. Oleh karena itu, dia menilai Pemerintah perlu mendukung PLN untuk melakukan renegosiasi skema take or pay antara PLN dengan swasta.

“Saatnya PLN merdeka dalam kepemilikan sumber energi. Pembangkit listrik swasta harus dihentikan, biarkan PLN menyediakan sendiri sumber energi listriknya,” tutup mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya