Reshuffle Menteri Nasdem jadi Modal Barter Jokowi Ajukan Ganjar ke PDIP

Reshuffle menteri dari Partai Nasdem diprediksi akan tetap dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, meski tanggal yang diperkirakan menjadi hari pelaksanaannya pada Rabu Pon, 1 Februari 2023 sudah berlalu.

Prediksi tersebut disampaikan pengamat politik Citra Institute, Efriza usai melihat dinamika politik terkini yang terjadi seperti manuver Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh mengunjungi Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di hari direncanakannya reshuffle oleh Jokowi.

Menurut Efriza, Nasdem yang rencananya akan meresmikan pembentukan Koalisi Perubahan bersama Partai Demokrat dan PKS membuat ketar-ketir Jokowi yang ingin memajukan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Pasalnya, Koalisi Perubahan telah bersepakat akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres yang akan berkompetisi dengan capres lainnya di Pilpres 2024.

"Presiden Jokowi sadar, Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan tetap akan terwujud, (Jokowi) juga masih butuh Nasdem, namun menginginkan PDIP mendukung Ganjar Pranowo," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik RMOL pada Sabtu (4/2).

Obsesi Jokowi tersebut, dipandang Efriza sebagai senjata rezim untuk mengguncang potensi kemenangan Nasdem di Pilpres dan Pileg 2024.

"Sehingga, mereshuffle menteri Nasdem, untuk menaikkan posisi tawar presiden kepada PDIP cukup kuat, hanya tak mungkin semua menterinya Nasdem, jika tak ingin direspons publik negatif," tuturnya.

Namun begitu, Efriza meyakini, jika saja saja tetap dilakukan, reshuffle terbatas terhadap menteri Nasdem oleh Jokowi dan tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi.

"Reshuffle hanya alat politik pemerintah, mewujudkan kepentingan politiknya," demikian Efriza menambahkan.