Berita

Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam/RMOL

Politik

Arman Salam: Koalisi Perubahan Rentan Pecah

SABTU, 04 FEBRUARI 2023 | 05:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Koalisi perubahan yang beranggotakan partai Nasdem, Demokrat dan PKS masih rentan pecah. Indikasinya, rumitnya birokrasi untuk mencapai mufakat dan masih 'menggantung' yang ada dalam koalisi itu.

Pandangan itu disampaikan oleh Direktur Riset Indonesia Presidential Studies (IPS) Arman Salam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (4/2).

Menurut Arman, koalisi yang belum solid dibuktikan dengan belum juga dilakukan deklarasi bersama untuk Anies calon presiden.


"Ada beberapa kemungkinan dalam membaca hal tersebut kemungkinan pertama masalah mahar politik yang belum tuntas sehingga anggota koalisi masih saling tarik ulur," jelas Arman.

Arman juga mengamati indikasi koalisi rentan pecah  terlihat dari keputusan strategis yang dilakukan oleh salah satu partai koalisi jauh dari tanah air.

"Bisa saja disitu terjadi transaksional dari kesepakatan mahar yang ditawarkan atau yang disepakati," kata Arman.

Alasan lainnya, tambah Arman, koalisi belum solid karena kemungkinan kedua belum putus masalah pendamping. Bahkan, bisa saja belum jelasnya Cawapres Anies berkaitan dengan kunjungan Nasdem ke Golkar kemarin.  

Bagi Arman, gendang koalisi perumahan dimainkan oleh PKS. Dengan demikian, pertemuan dari anggota koalisi PKS masih ingin sendiri untuk bergaining kepada dua partai anggota koalisi yang relatif sudah mantap mendukung Anies.

"PKS dalam koalisi perubahan posisinya sangat seksi pastinya berbagai upaya loby yang lebih menguntungkan akan dimainkan baik kepada Demokrat,  Nasdem maupun Anies sebegai pengantin," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya