Berita

Gubernur Jatim, Khofifah/Net

Publika

Khofifah Digadang jadi Cawapres Anies

OLEH: TONY ROSYID*
SABTU, 04 FEBRUARI 2023 | 03:42 WIB

ANIES Baswedan sudah dapat tiket untuk maju capres. Meski tiga partai yaitu Nasdem, Demokrat dan PKS belum secara bersama-sama deklarasi, tapi masing-masing anggota Koalisi Perubahan ini telah membuat pernyataan resmi mendukung Anies Rasyid Baswedan sebagai capres.

Nasdem deklarasi tanggal 3 Oktober 2022, Demokrat mengumumkan dukungan resminya tanggal 26 Januari 2023 dan PKS tanggal 30 Januari 2023. Diskusi tim kecil dan penantian panjang publik terjawab sudah bahwa Anies akan maju dari Koalisi Perubahan.

Sesuai Pasal 222 UU Pemilu No 7 Tahun 20017, Anies telah memenuhi syarat untuk nyapres karena telah mengantongi lebih dari batas minimal Presidential Threshold yaitu 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara perolehan partai koalisi.


Perolehan suara Nasdem 9,5 persen, Demokrat 7,77 persen dan PKS 8,21 persen. Total suara Koalisi Perubahan 25,03 persen. Kalau dilihat dari jumlah kursi di DPR, Nasdem 10,26 persen, Demokrat 9,39 persen dan PKS 8,70 persen. Total 28,35 persen.

Semua keraguan selama ini terkait pencapresan Anies telah terjawab bahwa Anies telah memenuhi syarat untuk maju di Pilpres 2024 melalui Koalisi Perubahan. Pendukung Anies memenangkan pasar taruhan yang selama ini ditawarkan oleh para pendukung lawan.

Untuk maju capres, Anies harus punya pasangan. Kapan pasangan Anies akan diumumkan dan siapa namanya? Ini yang masih menjadi teka teki dan membuat penasaran publik. Akan tetapi, sejak Demokrat umumkan dukungan resmi kepada Anies, urusan cawapres menjadi relatif mudah. Tiga partai solid dan kompak serahkan cawapres kepada Anies.

Mengacu pada pemilu-pemilu sebelumnya, cawapres biasanya muncul belakangan. Bahkan bisa H-1 pendaftaran. Masing-masing capres dan koalisinya saling memantau dan mengintip siapa yang akan dijadikan pasangan oleh lawan. Sebab, skema siapa berpasangan dengan siapa ikut mempengaruhi elektabilitas dan menentukan kemenangan.

Bagi Anies, selain faktor elektabilitas dan restu partai-partai dalam koalisi, cawapres harus orang yang punya pengalaman dan kemampuan. Inilah idealisme seorang akademisi tokoh seperti Anies.

Bagi Anies, apa gunanya menang jika tidak bisa mengisi kemenangan itu dengan baik? Apa ginanya menang kalau tidak mampu membangun perubahan? Hanya sekedar ingin jadi penguasa, atau ingin membuat perubahan? Dua hal yang amat berbeda.

Memilih nama Koalisi Perubahan ada konsekuensinya. Apa yang mau diubah? Di sini rakyat punya ekpektasi yang tinggi dan akan menunggu janji perubahan itu. Janji perubahan tidak akan terwujud jika Anies tidak didukung oleh para teknokrat yang berpengalaman dan mumpuni.

Langkah perubahan harus diawali dengan memilih pasangan yang di mata publik diyakini mampu bekerja dan membuat perubahan  itu. Bukan sekedar pasangan vote getter. Apalagi pasangan titipan partai, atau lebih parah lagi, titipan oligarki. Bukan pasangan yang hanya mengandalkan popularitas atau mampu menyediakan logistik.

Di Pilkada, pasangan semacam ini banyak terjadi. Setelah menang, kerjanya hanya bagi-bagi dan korupsi. Negara tersandera oleh popularitas dan modal mereka.

Di mata publik, pasangan yang siap kerja, juga memenuhi syarat elektabilitas dan berpeluang diterima oleh partai-partai Koalisi Perubahan adalah Khofifah.

Selain punya integritas, Khofifah punya pengalaman cukup panjang di Pemerintahan. Khofifah pernah menjadi menteri Sosial dan Gubernur Jawa Timur. Mirip dengan Anies, menjadi
Mendikbud dan Gubernur DKI. Keduanya tahu persoalan di pusat, dan memahami berbagai persoalan di daerah. Klop.

*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya