Berita

Min Aung Hlaing/Net

Global

Junta Myanmar Perpanjang Keadaan Darurat, Pemilu Kemungkinan Ditunda

KAMIS, 02 FEBRUARI 2023 | 15:47 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Otoritas militer Myanmar kembali mengumumkan perpanjangan keadaan darurat selama enam bulan, dengan pemilu yang kemungkinan juga akan tertunda.

Seperti dimuat TRT World, perpanjangan itu dikabarkan atas permintaan dari kepala junta Min Aung Hlaing, yang telah disetujui oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, dan diumumkan setelah negara itu menandai dua tahun peringatan kudeta.

"Keadaan darurat akan diperpanjang selama enam bulan mulai 1 Februari. Kekuasaan negara yang berdaulat telah dipindahkan kembali ke panglima tertinggi," kata Penjabat Presiden, Myint Swe, pada Rabu (1/2).


Menurut Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, situasi negara belum sepenuhnya normal di tengah aksi protes anti-kudeta yang terus meluas, yang membuat Myanmar menunda pemilunya.

Kepala Junta Min Aung Hlaing menuduh ratusan anggota kelompok anti-junta yang turun ke jalan pada  hari peringatan telah menghambat rencana pemilu. Namun, ia mengaku akan tetap bekerja agar pemilu dapat diselenggarakan.

"Pemerintah kami akan bekerja untuk mengadakan pemilu di setiap bagian negara agar rakyat tidak kehilangan hak demokrasinya," katanya.

Saat militer Myanmar memperingati dua tahun kudetanya, junta memperoleh hadiah dari Barat, yang telah meluncurkan kekuatannya, dengan memberikan sejumlah sanksi baru kepada junta.

AS, Kanada, Inggris, dan Australia, mengumumkan masing-masing sanksinya untuk Myanmar, yang sebagian besar menargetkan anggota junta yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran ham di negaranya.

Barat juga telah menargetkan beberapa perusahaan pemasok bahan bakar penerbangan militer di Burma, sebagai sanksi barunya.

Sejauh ini lebih dari 2.900 orang telah tewas dalam tindakan keras yang dilakukan militer Myanmar, dengan lebih dari 18 ribu masyarakat telah ditangkap dengan sewenang-wenang.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Polisi Kumpulkan Barang Bukti Dugaan Makar Dari Penggeledahan di Bogor dan Tangerang

Sabtu, 21 November 2026 | 22:24

BRI Peduli Grow & Green Tanam 5.000 Pohon Produktif di Jakarta

Sabtu, 21 November 2026 | 22:08

IEU-CEPA Diteken, 90,4 Persen Produk RI Bebas Tarif Masuk Uni Eropa

Sabtu, 21 November 2026 | 21:57

Usul Prabowo Punya 3 Wapres, Ketua DPD: Cuma Perlu Amandemen Satu Pasal Kok

Sabtu, 21 November 2026 | 21:51

Presidium Konstitusi: Kursi Wapres Harus Diisi Seorang Negarawan!

Sabtu, 21 November 2026 | 21:32

BNI Tegaskan Komitmen Pembiayaan Berkelanjutan Percepat Dekarbonisasi Industri di COP31

Sabtu, 21 November 2026 | 20:36

Ketua DPD Usul Prabowo Punya 3 Wapres: Indonesia Negara Besar

Sabtu, 21 November 2026 | 20:16

Verrell Bramasta: Ruang Digital Sehat Butuh Pencegahan, Bukan Hanya Penindakan

Sabtu, 21 November 2026 | 19:59

PLN Intensifkan Upaya Penguatan Kelistrikan Sulawesi

Sabtu, 21 November 2026 | 19:52

Wapres Nonparpol Pilihan Aman Prabowo Jaga Stabilitas Politik

Sabtu, 21 November 2026 | 19:42

Selengkapnya