Otoritas militer Myanmar kembali mengumumkan perpanjangan keadaan darurat selama enam bulan, dengan pemilu yang kemungkinan juga akan tertunda.
Seperti dimuat TRT World, perpanjangan itu dikabarkan atas permintaan dari kepala junta Min Aung Hlaing, yang telah disetujui oleh Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, dan diumumkan setelah negara itu menandai dua tahun peringatan kudeta.
"Keadaan darurat akan diperpanjang selama enam bulan mulai 1 Februari. Kekuasaan negara yang berdaulat telah dipindahkan kembali ke panglima tertinggi," kata Penjabat Presiden, Myint Swe, pada Rabu (1/2).
Menurut Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, situasi negara belum sepenuhnya normal di tengah aksi protes anti-kudeta yang terus meluas, yang membuat Myanmar menunda pemilunya.
Kepala Junta Min Aung Hlaing menuduh ratusan anggota kelompok anti-junta yang turun ke jalan pada hari peringatan telah menghambat rencana pemilu. Namun, ia mengaku akan tetap bekerja agar pemilu dapat diselenggarakan.
"Pemerintah kami akan bekerja untuk mengadakan pemilu di setiap bagian negara agar rakyat tidak kehilangan hak demokrasinya," katanya.
Saat militer Myanmar memperingati dua tahun kudetanya, junta memperoleh hadiah dari Barat, yang telah meluncurkan kekuatannya, dengan memberikan sejumlah sanksi baru kepada junta.
AS, Kanada, Inggris, dan Australia, mengumumkan masing-masing sanksinya untuk Myanmar, yang sebagian besar menargetkan anggota junta yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran ham di negaranya.
Barat juga telah menargetkan beberapa perusahaan pemasok bahan bakar penerbangan militer di Burma, sebagai sanksi barunya.
Sejauh ini lebih dari 2.900 orang telah tewas dalam tindakan keras yang dilakukan militer Myanmar, dengan lebih dari 18 ribu masyarakat telah ditangkap dengan sewenang-wenang.
