Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Kabah (PP GPK) menolak rencana kenaikan biaya haji hingga Rp 69,1 juta seperti diusulkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas beberapa waktu lalu.
Dikatakan Sekretaris Jenderal GPK Thobahul Aftoni, pemerintah seharusnya paham kondisi masyarakat atau calon jemaah haji di Indonesia yang sedang mengalami kesulitan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
"Kok pemerintah malah berencana menaikkan biaya haji. GPK menolak rencana tersebut," ujar Thobahul Aftoni kepada wartawan, Rabu (1/1)
Terlebih, kata Aftoni, rencana kenaikan tersebut sangat mendadak beberapa bulan sebelum jadwal pemberangkatan haji.
Ia menjelaskan, hampir rata-rata latar belakang jamaah Haji Indonesia mayoritas merupakan dari kalangan ekonomi menengah yang sudah antri puluhan tahun, baik dari kalangan petani atau pedagang. Serra rata-rata orang yang sudah usia lanjut, bukan lagi usia produktif.
"Dari mana mereka bisa menambah beban kekurangan biaya Haji yang harus dibayar hanya dalam tempo tiga bulan? Itu sangat memberatkan. Jangan bikin susah jamaah yang hendak ke Kabah," tuturnya.
Aftoni menambahkan, rasanya tidak bijak jika pemerintah Indonesia membandingkan biaya haji dengan negara-negara lain yang lebih mahal. Sebaliknya, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan dan kesiapan ekonomi jama’ah Haji Indonesia.
"Ingat pesan yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, jika bisa dipermudah untuk apa dibuat susah, harusnya yang sulit dipermudah," pungkasnya.
