Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud Tidak Ingin Penanganan Formula E Diframing sebagai Penjegalan Anies

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 20:05 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Banyak pesan yang bisa ditangkap dalam obrolan Menko Polhukam Mahfud MD dengan mantan Wamenkumham Denny Indrayana beberapa hari lalu.

Dalam obrolan itu, Mahfud mengungkap jika Denny Indrayana menyampaikan bahwa dirinya mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden kepada Mahfud, hingga proses hukum kasus Formula E di DKI Jakarta yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait kasus Formula E, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah menyampaikan kepada KPK dalam menegakkan hukum jangan mempertimbangkan aspek politik.


Menurut koordinator simpul aktivis angkatan 98 (Siaga 98) Hasanuddin, pesan Mahfud tersebut sangat jelas bahwa penanganan kasus penyelenggaraan Formula E tidak diframing sebagai upaya KPK menjegal Anies yang saat ini digadang sebagai bakal calon presiden.

“Pesan ini bermaksud agar Denny Indrayana dkk jangan menyerang penegakkan hukum KPK dalam permasalahan Formula E dengan memframing politisasi dan penjegalan,” kata Hasanuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/2).

“Sebab ini semata penegakan hukum yang dilakukan KPK,” tegas dia.

Hasanuddin menilai, apa yang disampaikan Mahfud sangat cerdas dan secara simbolik menyampaikan pesan melalui Denny Indrayana sebagai bagian dari Anies Baswedan untuk menghentikan framing ini.

Karena, kata Hasanuddin, sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD tentu banyak mengetahui informasi politik dan hukum. Dan menduga ada upaya dari tim Anies melakukan framing dengan mempolitisasi untuk tujuan menghentikan proses hukum.

“Ini mirip cara-cara koruptor menyerang balik KPK atau istilahnya corruptors fight back,” demikian Hasanuddin.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya