Berita

Aksi unjuk rasa untuk memperingati kudeta militer di Myanmar pada Rabu, 1 Februari 2023/Net

Dunia

Dua Tahun Kudeta Militer Diwarnai Aksi Unjuk Rasa di Depan Kedubes Myanmar

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 16:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Peringatan dua tahun kudeta militer Myanmar diwarnai dengan aksi unjuk rasa di beberapa kota besar di luar negeri pada Rabu (1/2). Mereka menolak perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tentara terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.

Kudeta militer di Myanmar menjadi kemunduran bagi proses demokrasi yang masih berumur jagung. Kudeta dilakukan oleh junta dengan dalih adanya kecurangan dalam pemilu pada November 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi.

Setelah menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, pemimpin junta Min Aung Hlaing menyatakan keadaan darurat selama satu tahun, dan diperpanjang dua kali selama enam bulan yang berakhir pada 1 Februari.


Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, dengan gerakan perlawanan melawan militer di berbagai wilayah hingga menewaskan banyak korban jiwa.

Dimuat Reuters, junta militer akan mengeluarkan pernyataan pada Rabu untuk memutuskan perpanjangan keadaan darurat.

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) telah bertemu pada Selasa (31/1) untuk membahas situasi di Myanmar termasuk tindakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

"Selama dua tahun, rakyat Myanmar berdiri bersama, mengangkat kepala, dan dengan gigih menentang Min Aung Hlaing dan upaya militer Myanmar untuk menggulingkan pemerintah terpilih," kata NUG.

Di media sosial, berbagai foto menunjukkan kota-kota besar di Myanmar, seperti Yangon dan Mandalay, terpantau sepi.

Sementara di Thailand, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di luar kedutaan Myanmar di Bangkok. Aksi serupa juga dilakukan di Manila, Filipina.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya