Berita

Aksi unjuk rasa untuk memperingati kudeta militer di Myanmar pada Rabu, 1 Februari 2023/Net

Dunia

Dua Tahun Kudeta Militer Diwarnai Aksi Unjuk Rasa di Depan Kedubes Myanmar

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 16:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Peringatan dua tahun kudeta militer Myanmar diwarnai dengan aksi unjuk rasa di beberapa kota besar di luar negeri pada Rabu (1/2). Mereka menolak perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tentara terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.

Kudeta militer di Myanmar menjadi kemunduran bagi proses demokrasi yang masih berumur jagung. Kudeta dilakukan oleh junta dengan dalih adanya kecurangan dalam pemilu pada November 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi.

Setelah menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, pemimpin junta Min Aung Hlaing menyatakan keadaan darurat selama satu tahun, dan diperpanjang dua kali selama enam bulan yang berakhir pada 1 Februari.


Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, dengan gerakan perlawanan melawan militer di berbagai wilayah hingga menewaskan banyak korban jiwa.

Dimuat Reuters, junta militer akan mengeluarkan pernyataan pada Rabu untuk memutuskan perpanjangan keadaan darurat.

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) telah bertemu pada Selasa (31/1) untuk membahas situasi di Myanmar termasuk tindakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

"Selama dua tahun, rakyat Myanmar berdiri bersama, mengangkat kepala, dan dengan gigih menentang Min Aung Hlaing dan upaya militer Myanmar untuk menggulingkan pemerintah terpilih," kata NUG.

Di media sosial, berbagai foto menunjukkan kota-kota besar di Myanmar, seperti Yangon dan Mandalay, terpantau sepi.

Sementara di Thailand, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di luar kedutaan Myanmar di Bangkok. Aksi serupa juga dilakukan di Manila, Filipina.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya