Berita

Aksi unjuk rasa untuk memperingati kudeta militer di Myanmar pada Rabu, 1 Februari 2023/Net

Dunia

Dua Tahun Kudeta Militer Diwarnai Aksi Unjuk Rasa di Depan Kedubes Myanmar

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 16:31 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Peringatan dua tahun kudeta militer Myanmar diwarnai dengan aksi unjuk rasa di beberapa kota besar di luar negeri pada Rabu (1/2). Mereka menolak perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh tentara terhadap pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi pada 2021 lalu.

Kudeta militer di Myanmar menjadi kemunduran bagi proses demokrasi yang masih berumur jagung. Kudeta dilakukan oleh junta dengan dalih adanya kecurangan dalam pemilu pada November 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi.

Setelah menggulingkan pemerintahan Suu Kyi, pemimpin junta Min Aung Hlaing menyatakan keadaan darurat selama satu tahun, dan diperpanjang dua kali selama enam bulan yang berakhir pada 1 Februari.


Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, dengan gerakan perlawanan melawan militer di berbagai wilayah hingga menewaskan banyak korban jiwa.

Dimuat Reuters, junta militer akan mengeluarkan pernyataan pada Rabu untuk memutuskan perpanjangan keadaan darurat.

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) telah bertemu pada Selasa (31/1) untuk membahas situasi di Myanmar termasuk tindakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

"Selama dua tahun, rakyat Myanmar berdiri bersama, mengangkat kepala, dan dengan gigih menentang Min Aung Hlaing dan upaya militer Myanmar untuk menggulingkan pemerintah terpilih," kata NUG.

Di media sosial, berbagai foto menunjukkan kota-kota besar di Myanmar, seperti Yangon dan Mandalay, terpantau sepi.

Sementara di Thailand, ratusan orang menggelar aksi unjuk rasa di luar kedutaan Myanmar di Bangkok. Aksi serupa juga dilakukan di Manila, Filipina.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya