Berita

Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin/Net

Dunia

NATO: Jika Rusia Menang di Ukraina, China Bisa Lakukan Hal yang Sama di Taiwan

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 12:58 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Bukan hanya berbahaya, potensi kemenangan Rusia atas Ukraina juga diperkirakan dapat mendorong negara otoriter lainnya untuk melakukan hal yang sama. Salah satunya China yang dinilai terus meningkatkan ancamannya pada Taiwan.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg selama konferensi pers bersama Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada Selasa (31/1).

Stoltenberg menyebut China menjadi salah satu negara yang paling berpotensi mencontoh kelakuan Rusia terhadap negara tetangganya.


Menurutnya, China telah lama mengikuti dan mengamati perkembangan perang Rusia-Ukraina dan akan menjadikannya tolak ukur dalam menyerang Taiwan.

"Jika Presiden Putin menang di Ukraina, ini akan mengirimkan pesan bahwa rezim otoriter dapat mencapai tujuan mereka melalui kekerasan.  Ini berbahaya," ungkap Stoltenberg, seperti dimuat Al Arabiya.

Melihat situasi ini, Stoltenberg mengatakan, apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa terjadi di Asia Timur di kemudian hari.

Pada kesempatan itu, Stoltenberg menekankan bahwa NATO dan Jepang sama-sama sepakat bahwa keamanan Trans-Atlantik dan Indo-Pasifik sangat terkait satu sama lain.

"Apa yang terjadi di kawasan ini (Asia Timur) penting bagi NATO," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Kishida menyebut ancaman China telah ikut berpengaruh pada keamanan negaranya, untuk itu Jepang akan berhubungan lebih erat dengan NATO.

"Kami menyambut minat dan keterlibatan NATO di Indo Pasifik. Jepang akan mendirikan kantor perwakilan NATO dan mempertimbangkan untuk mengambil bagian dalam berbagai pertemuan NATO secara rutin," ujarnya.

Dalam pernyataan bersama, Jepang dan NATO sepakat meningkatkan kerja sama di tengah kekhawatiran atas peningkatan kerja sama militer Rusia dengan China, termasuk melalui operasi bersama dan latihan di dekat Jepang.  

Mereka juga menentang ketas setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo dengan kekerasan atau paksaan di Laut China Timur dan mendesak penyelesaian damai atas masalah lintas-Selat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya