Berita

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani/Net

Politik

Resolusi 2023 BP2MI, Benny Rhamdani: Perlindungan PMI Harga Mati!

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 00:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Salah satu resolusi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di tahun 2023 adalah sikat sindikat mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI). Komitmen tersebut adalah langkah untuk melindungi dan memuliakan para PMI yang merupakan penyumbang devisa negara.

"Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal PMI adalah harga mati. Ini pesan kami, tidak ada kata kompromi dalam penempatan ilegal PMI," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada wartawan, Selasa (31/1).

Benny mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.


"Kita tidak mengenal kata lelah untuk melindungi PMI. Kata lelah mendekatkan diri kita pada sikap menyerah. Dan jika sekali saja kita menyerah, maka selamanya kita kalah," katanya.

Menurut dia, praktek perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Bisnis kotor para sindikat dan mafia ini harus dihentikan dan para pelakunya harus diadili bahkan dimiskinkan dari kekayaan yang diperoleh dari seluruh kejahatan yang dilakukan.

"Pelindungan kepada PMI adalah pelindungan utuh dan menyeluruh," tegas Benny.

Lanjut Benny, resolusi BP2MI pada 2023 diarahkan agar transformasi yang sedang berjalan menuju tata kelola penempatan dan pindungan PMI, akan lebih cepat dirasakan.

Resolusi 2023 BP2MI, kata Benny lagi, bisa tercapai melalui beberapa langkah. Pertama, melalui penguatan kelembagaan. Kedua, penerbitan berbagai regulasi yang menunjukan negara tidak sekedar hadir tapi juga berpihak kepada PMI dan keluarganya.

Ketiga, kebijakan yang secara operasional efektif dan efisien melalui pelayan yang cepat, mudah dan murah secara biaya. Keempat, penyediaan fasilitas istimewa sebagai bentuk penghormatan dan upaya memuliakan PMI.

Kelima, Pemberantasan dan penegakan hukum secara tuntas dari hulu kehilir atas setiap praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang. Keenam, pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan secara utuh kepada PMI dan keluarganya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

UPDATE

Tragedi Perlintasan Sebidang

Rabu, 29 April 2026 | 05:45

Operasi Intelijen TNI Sukses Gagalkan Penyelundupan Kosmetik Ilegal dari Malaysia

Rabu, 29 April 2026 | 05:26

Dedi Mulyadi Sebut ‘Ratu Laut Kidul’ jadi Komut Independen bank bjb

Rabu, 29 April 2026 | 04:59

Jalan Tengah Lindungi Pelaut Tanpa Matikan Usaha Manning Agency

Rabu, 29 April 2026 | 04:48

Terima Penghargaan BSSN, Panglima TNI Dorong Penguatan Pertahanan Siber

Rabu, 29 April 2026 | 04:25

Banjir Gol Terjadi di Parc des Princes, PSG Pukul Munchen 5-4

Rabu, 29 April 2026 | 03:59

Indonesia Menggebu Kejar Program Gizi Nasional Jepang

Rabu, 29 April 2026 | 03:45

Suasana Ekonomi Politik Mutakhir Kita

Rabu, 29 April 2026 | 03:28

Diplomasi Pancasila Alat Bernavigasi Indonesia di Tengah Badai Geopolitik

Rabu, 29 April 2026 | 02:59

Ekonom Bantah Logika Capaian Swasembada Pangan Mentan Amran

Rabu, 29 April 2026 | 02:42

Selengkapnya