Berita

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani/Net

Politik

Resolusi 2023 BP2MI, Benny Rhamdani: Perlindungan PMI Harga Mati!

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 00:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Salah satu resolusi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di tahun 2023 adalah sikat sindikat mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI). Komitmen tersebut adalah langkah untuk melindungi dan memuliakan para PMI yang merupakan penyumbang devisa negara.

"Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal PMI adalah harga mati. Ini pesan kami, tidak ada kata kompromi dalam penempatan ilegal PMI," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada wartawan, Selasa (31/1).

Benny mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.


"Kita tidak mengenal kata lelah untuk melindungi PMI. Kata lelah mendekatkan diri kita pada sikap menyerah. Dan jika sekali saja kita menyerah, maka selamanya kita kalah," katanya.

Menurut dia, praktek perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Bisnis kotor para sindikat dan mafia ini harus dihentikan dan para pelakunya harus diadili bahkan dimiskinkan dari kekayaan yang diperoleh dari seluruh kejahatan yang dilakukan.

"Pelindungan kepada PMI adalah pelindungan utuh dan menyeluruh," tegas Benny.

Lanjut Benny, resolusi BP2MI pada 2023 diarahkan agar transformasi yang sedang berjalan menuju tata kelola penempatan dan pindungan PMI, akan lebih cepat dirasakan.

Resolusi 2023 BP2MI, kata Benny lagi, bisa tercapai melalui beberapa langkah. Pertama, melalui penguatan kelembagaan. Kedua, penerbitan berbagai regulasi yang menunjukan negara tidak sekedar hadir tapi juga berpihak kepada PMI dan keluarganya.

Ketiga, kebijakan yang secara operasional efektif dan efisien melalui pelayan yang cepat, mudah dan murah secara biaya. Keempat, penyediaan fasilitas istimewa sebagai bentuk penghormatan dan upaya memuliakan PMI.

Kelima, Pemberantasan dan penegakan hukum secara tuntas dari hulu kehilir atas setiap praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang. Keenam, pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan secara utuh kepada PMI dan keluarganya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya