Berita

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani/Net

Politik

Resolusi 2023 BP2MI, Benny Rhamdani: Perlindungan PMI Harga Mati!

RABU, 01 FEBRUARI 2023 | 00:19 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Salah satu resolusi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di tahun 2023 adalah sikat sindikat mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI). Komitmen tersebut adalah langkah untuk melindungi dan memuliakan para PMI yang merupakan penyumbang devisa negara.

"Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal PMI adalah harga mati. Ini pesan kami, tidak ada kata kompromi dalam penempatan ilegal PMI," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada wartawan, Selasa (31/1).

Benny mengatakan bahwa negara tidak boleh kalah. Negara harus hadir dan hukum harus bekerja dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran.

"Kita tidak mengenal kata lelah untuk melindungi PMI. Kata lelah mendekatkan diri kita pada sikap menyerah. Dan jika sekali saja kita menyerah, maka selamanya kita kalah," katanya.

Menurut dia, praktek perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Bisnis kotor para sindikat dan mafia ini harus dihentikan dan para pelakunya harus diadili bahkan dimiskinkan dari kekayaan yang diperoleh dari seluruh kejahatan yang dilakukan.

"Pelindungan kepada PMI adalah pelindungan utuh dan menyeluruh," tegas Benny.

Lanjut Benny, resolusi BP2MI pada 2023 diarahkan agar transformasi yang sedang berjalan menuju tata kelola penempatan dan pindungan PMI, akan lebih cepat dirasakan.

Resolusi 2023 BP2MI, kata Benny lagi, bisa tercapai melalui beberapa langkah. Pertama, melalui penguatan kelembagaan. Kedua, penerbitan berbagai regulasi yang menunjukan negara tidak sekedar hadir tapi juga berpihak kepada PMI dan keluarganya.

Ketiga, kebijakan yang secara operasional efektif dan efisien melalui pelayan yang cepat, mudah dan murah secara biaya. Keempat, penyediaan fasilitas istimewa sebagai bentuk penghormatan dan upaya memuliakan PMI.

Kelima, Pemberantasan dan penegakan hukum secara tuntas dari hulu kehilir atas setiap praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang. Keenam, pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan secara utuh kepada PMI dan keluarganya.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya