Komisi II Akan Panggil Azwar Anas Soal Anggaran Kemiskinan 500 T Ludes Hanya untuk Rapat

Komisi II DPR RI akan memanggil Menteri PAN RB, Azwar Anas soal pernyataanya terkait anggaran pengentasan kemiskinan yang berjumlah Rp 500 triliun ludes hanya untuk rapat di hotel dan studi banding.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Kurnia menyatakan pihaknya akan mengecek data dari Azwar Anas dalam waktu dekat untuk meminta penjelasan mengenai anggaran pengentasan kemiskinan yang habis dengan program yang tidak berguna itu.

“Kami akan tanya itu datanya sejauh apa, Kita akan Kaji dulu data yang didapat. intinya adalah Seberapa besar pun anggaran negara itu harus digunakan untuk aktivitas produktif,” kata Doli di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (31/1).

Doli menyebut, Komisi II akan memanggil Azwar Anas untuk mengkonfirmasi data tersebut. “Ya nanti. Kami kan memang secara reguler ada rapat kerja, mungkin sekitar satu minggu ke depan akan ada rapat kerja lagi,” tegasnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu akan memastikan dulu kebenaran data tersebut. Namun apabila benar maka Doli menyebut Kementerian/Lembaga hanya rapat saja tanpa kerja.

“Kalau misalnya benar berarti selama ini kan Tidak produktif, jadi bnyakan rapat daripada program kerja,”demikian Doli.

Sebelumnya, dalam acara Grand Sahid Raya, Jakarta, Jumat lalu (27/1), Anas menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di kementerian/lembaga. Menurut dia anggaran tersebut hampir Rp 500 triliun, namun penggunaannya tidak sejalan dengan target Presiden Jokowi. Dia pun menyayangkan, anggaran tersebut justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding di hotel.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (K/L), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas,

Anas kemudian mengklarifikasi soal pernyataanya itu, menurut dia, tidak semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan, melainkan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.

"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga," tutur Anas melalui keterangan tertulis, Minggu (29/1).