Berita

Direktur Jenderal Politk dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar dalam webinar Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024, Selasa (31/1)/Repro

Politik

Dirjen Polpum Kemendagri: Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif Harus Netral Demi Pemilu yang Baik

SELASA, 31 JANUARI 2023 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dalam rangka sosialisi tahapan pemilu, Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Poiltik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) menggelar webinar bertemakan Menjaga Netralitas Penyelenggara Negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilu 2024, Selasa (31/1).

Direktur Jenderal Politk dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menuturkan, webinar ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh penyelenggara negara menjaga netralitasnya dalam menghadapi Pemilu 2024.

Sejumlah narasumber yang hadir pada webinar ini dari seluruh unsur kementerian dan lembaga seperti TNI, Polri, KASN, dan lainnya untuk memberikan pencerahan agar dapat berlaku netral.


“Kita undang hari ini yang terhormat Danpuspom TNI, bisa enggak TNI netral dalam pemilu? Kita undang juga dari Propam Polri, supaya menjaga netralitas kepolisian, juga kepala KASN,” kata Bahtiar dalam secara daring.

Menurutnya, jika penyelenggara negara baik di level legislatif, yudikatif bahkan eksekutif mampu bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024 maka akan menjadikan pemilu yang baik.

“Siapapun yang terlibat dalam pemilu 2024, termasuk masyarakat yang menjadi pemilih, diberi kesempatan yang sama, dan diperlakukan adil sesuai dengan asas Pemilu, jujur dan adil langsung umum bebas dan rahasia,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya