Berita

Juan Pablo Huanacchini pekerja dari sektor pariwisata yang sedang menunggu datangnya wisatawan di Machu Picchu, Peru/Net

Dunia

Industri Pariwisata Peru Terjun Bebas Sejak Machu Picchu Ditutup

SELASA, 31 JANUARI 2023 | 13:20 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Keputusan pemerintah Peru untuk menutup situs pariwisata terkenal Machu Picchu di tengah aksi kerusuhan telah berdampak besar bagi perekonomian negara.

Ketika seharusnya sektor pariwisata bangkit setelah pandemi Covid-19, Peru harus gigit jari lantaran krisis politik yang dihadapi. Industri pariwisata akhirnya harus menanggung beban berat tersebut.

Salah satu yang merasakan dampak itu adalah Juan Pablo Huanacchini, seorang penghibur yang kerap mengenakan kostum prajurit di Machu Picchu. Pria berusia 48 tahun ini hanya bisa menatap kosong situs pariwisata tersebut karena sepi pengunjung.


"Lihat, tidak ada siapa-siapa. Kosong. Kami sangat sedih. Kami hidup dari pariwisata. Bagaimana saya akan mendapatkan sesuatu jika tidak ada seorang pun? Ini adalah krisis yang mengerikan," keluh Huanacchini, seperti dikutip Digital Journal, Senin (30/1).

Menurut laporan dari Kementerian Pariwisata, kerusuhan di Peru telah merugikan negara sebesar 25 juta sol (Rp 97 miliar) setiap harinya, dengan tingkat pengunjung hotel menurun sebesar 83 persen.

Hal tersebut telah sangat mengganggu dan mengancam keselamatan orang-orang yang bekerja di industri pariwisata, dengan sekitar 20 ribu orang kini telah menganggur di wilayah itu, dan jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah enam kali lipat pada Maret mendatang.

Para pekerja dari industri pariwisata pun mendesak pemerintah untuk melakukan sesuatu yang bisa membantu mereka keluar dari krisis. Padahal biasanya Peru bisa menarik sekitar 4,5 juta wisatawan dalam setahun sebelum Covid-19.

Namun kerusuhan yang dipicu aksi demonstrasi untuk menuntut pengunduran diri Presiden Dina Boluarte terjadi. Akses jalan diblokir, dengan kerusuhan sosial yang tak jarang berujung kematian.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya