TANGGAL 1 Februari 2023 menjadi hari harap-harap cemas bagi partai koalisi pemerintah. Pasalnya, tanggal itu jatuh pada weton Rabu Pon, hari favorit bagi Presiden Joko Widodo untuk merombak kabinet atau reshuffle.
Tanda-tanda reshuffle kian nyata setelah pada Kamis (26/1) lalu, Presiden Joko Widodo memanggil Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh ke istana. Tidak sedikit pengamat yang menduga pertemuan tersebut dimanfaatkan Jokowi untuk menegaskan kembali komitmen Nasdem.
Semenjak menyatakan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju sebagai calon presiden, Nasdem dianggap sebagai partai koalisi yang mbalelo. Ini lantaran Anies Baswedan dianggap sebagai sosok antitesa dari Jokowi.
Adapun pergerakan partai istana lain sejauh ini sebatas menjalin koalisi untuk kendaraan Pilpres 2024. Sekalipun koalisi sudah terbentuk, bahkan ada yang membuat sekretariat bersama, partai-partai ini masih nurut pada Jokowi. Yaitu
ora kesusu menentukan capres. Sementara Nasdem, justru membuka potensi untuk menjalin koalisi dengan partai luar istana. Seperti Partai Demokrat dan PKS.
Indikasi lainnya, terjadi adu mulut antara PDIP dengan Partai Nasdem tentang perombakan kabinet sejak deklarasi dukungan kepada Anies Baswedan dilakukan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyinggung loyalitas partai pendukung Jokowi. Kata Hasto, partai pendukung Jokowi tidak semestinya bergandengan dengan partai pengkritik. Kalimat ini seolah ditujukan kepada Nasdem yang berencana menggandeng PKS dan Demokrat.
Tidak cukup sampai di situ, Hasto juga mengaku sudah memberikan sejumlah pandangan kepada Presiden Joko Widodo sebelum melakukan perombakan. Pun demikian, dia menilai bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya ada di tangan Jokowi.
Menjawab sindiran itu, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan pihaknya enggan mundur dari kabinet Jokowi. Nasdem telah berkomitmen mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024.
Esensi Reshuffle BerubahPolemik seputar reshuffle seolah hanya berbicara soal bagaimana kekuasaan harus dipertahankan, bagaimana penguasa tidak digoyahkan dari kursinya. Mereka yang berseberangan harus disikat dan diganti dengan yang bisa sejalan secara politik. Wacana reshuffle bisa dimunculkan kapan saja untuk menjadi alarm mengancam para koalisi yang berulah.
Saking penuh sesaknya dengan wacana politik tersebut, publik sampai lupa dengan kerja-kerja para menteri. Tidak ada dibahas bagaimana menteri mempersiapkan pangan Indonesia agar tercukupi selama menghadapi resesi di tahun ini. Apakah strategi menteri tersebut sudah baik atau sang menteri harus diganti karena tidak bisa memberi solusi atas tantangan yang ada.
Belum lagi soal utang yang terus menumpuk. Apakah utang yang sudah tembus Rp 7.733 triliun atau mengalami kenaikan hingga Rp 6 triliun per hari sejak November 2022 ke Desember 2022, bukan masalah besar? Bagaimana cara membayarnya? Bukankah ditarik dari pungutan pajak? Artinya, subsidi rakyat akan dikurangi terus menerus dan beban pajak rakyat akan jadi lebih besar dari tahun ke tahun.
Publik harus mulai dicerdaskan. Inti dari reshuffle adalah untuk perbaikan kerja pemerintah dalam melayani rakyat. Mereka yang tidak memberi bisa bekerja dengan baik perlu dirombak dengan orang-orang yang lebih kompeten. Sebab hanya dengan begitu kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat bisa diwujudkan.
Tapi jika reshuffle hanya dilakukan untuk melanggengkan kekuasaan, memperlihatkan kebencian, dan melampiaskan ego, maka yang didapat sebatas pemimpin yang terpuaskan.
