Jokowi Perlu Contoh Anwar Ibrahim, Tidak Jadikan Pengusaha sebagai Menteri

Isu reshuffle atau perombakan kabinet yang mencuat disoroti publik. Di samping unsur politiknya yang cukup kuat, Presiden Joko Widodo diingatkan agar bisa belajar dari kepala pemerintahan negara tetangga dalam memilih menteri.

"Saya kira pernyataan PM (Perdana Menteri) Malaysia, Anwar Ibrahim sangat benar dan tepat. Jadi pisahkan antara pengusaha dan menteri," ujar Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/1).

Pernyataan Anwar Ibrahim tersebut, menurut pakar komunikasi politik jebolan America Global University ini patut dicontoh Jokowi. Sebab baru-baru ini, informasi reshuffle yang disebut-sebut akan dilakukan Jokowi pada Rabu ini (1/2) erat kaitannya dengan manuver politik Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024.

Karenanya, Jerry mengetahui isu reshuffle mencuat setelah ada pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bahkan sebelumnya, ketum parpol yang memiliki perusahaan media ini juga bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya pikir menteri ini (Luhut) fokus bukan mengurus negara tapi menggunakan fasilitas negara untuk memperkaya diri sendiri," tuturnya.

Dari fenomena politik menuju Pemilu Serentak 2024, dan kaitannya dengan corak pemerintahan Presiden Jokowi yang dikelilingi menteri dari unsur pengusaha seperti Luhut, Jerry memandang eprlu bagi Jokowi untuk belajar dari Anwar Ibrahim.

"Sebaiknya menteri statusnya bukan pengusaha murni. Ini akan menggangu kinerja dan tupoksi dia. Jokowi harus contoh," demikian Jerry menambahkan.