Berita

Peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti dalam diskusi yang digelar KPU RI bertajuk Seleksi Penyelenggara Untuk Pemilu 2024 Sebagai Sarana Integrasi Bangsa/RMOL

Politik

Potensi Ada Orang Titipan, KPU RI Diminta Bentuk Timsel KPUD Berimbang

JUMAT, 27 JANUARI 2023 | 21:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tim Seleksi (Timsel) Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berpotensi disusupi orang-orang titipan peserta pemilu. Hal ini menjadi temuan konkret Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI).

Hal tersebut disampaikan Peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti dalam diskusi yang digelar KPU RI bertajuk Seleksi Penyelenggara Untuk Pemilu 2024 Sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang digelar di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/1).

"Titipan ataupun rekomendasi (anggota Timsel KPUD) sebetulnya terkonfirmasi dari hasil studi kami. Tapi itu tidak ada di semua daerah, hanya di daerah tertentu yang dinamika politiknya tinggi," ujar Delia.

Ia menjelaskan, calon anggota timsel titipan biasanya memiliki latar belakang organisasi dan atau politik dengan pihak-pihak yang menitipkan.

"Atau secara psikologis ada afiliasi itu juga memungkinkan adanya titipan atau orang rekomendasi," sambungnya menegaskan.

Maka dari itu, salah satu poin penting dalam proses seleksi Timsel Calon Anggota KPUD ini adalah dengan melakukan seleksi secara terbuka, dan juga mempertimbangkan rekam jejak sesuai dengan yang dibutuhkan KPU RI.

"Karena sangat bergantung dari kualitas timselnya. Makanya kami dari Puskapol mendorong KPU buat komposisi timsel itu berimbang, tidak semuanya dari daerah. Misalnya provinsi a tidak semua timsel itu dari provinsi a. Dengan begitu bisa memberikan keseimbangan di tengah politik lokal di daerah tersebut," tuturnya.

"Dan perlu kehadiran timsel yang dipercaya. Misalnya, kita menyebutnya dari tingkat pusat seperti akademisi tingkat nasional yang bisa dipercaya, atau tokoh-tokoh masyarakat yang banyak bergelut di isu-isu nasional itu bisa dihadirkan," demikian Delia menambahkan.

Populer

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

KPK Kembali Panggil Pramugari Tamara Anggraeny

Kamis, 13 Maret 2025 | 13:52

Ekonom: Hary Tanoe Keliru Bedakan NCD dan ZCB

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:53

UPDATE

Loyalis Jokowi, Jeffrie Geovanie Sangat Tidak Layak Gantikan Menteri BUMN Erick Thohir

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:22

Rapor IHSG Sepekan Lesu, Kapitaliasi Pasar Anjlok Rp215 Triliun

Sabtu, 15 Maret 2025 | 11:07

DJP: Pajak Ekonomi Digital Capai Rp33,56 Triliun hingga Akhir Februari 2025

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:47

Kualitas Hilirisasi Ciptakan Lapangan Kerja Lebih Luas

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:44

Pengacara Klaim Duterte Diculik karena Dendam Politik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:19

Harga Emas Antam Lebih Murah Hari Ini Usai Cetak Rekor Tertinggi

Sabtu, 15 Maret 2025 | 10:08

Menko Airlangga Ajak Pengusaha Gotong Royong

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:48

Fraksi PAN Salurkan 3.000 Paket Sembako untuk Rakyat

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:47

Universitas Columbia Cabut Gelar Akademik 22 Mahasiswa

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:34

Tanggapi Usulan Menhub, Kadin: Tidak Semua Usaha Bisa Terapkan WFA Saat Mudik

Sabtu, 15 Maret 2025 | 09:13

Selengkapnya