Berita

Peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti dalam diskusi yang digelar KPU RI bertajuk Seleksi Penyelenggara Untuk Pemilu 2024 Sebagai Sarana Integrasi Bangsa/RMOL

Politik

Potensi Ada Orang Titipan, KPU RI Diminta Bentuk Timsel KPUD Berimbang

JUMAT, 27 JANUARI 2023 | 21:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Tim Seleksi (Timsel) Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berpotensi disusupi orang-orang titipan peserta pemilu. Hal ini menjadi temuan konkret Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI).

Hal tersebut disampaikan Peneliti Puskapol UI, Delia Wildianti dalam diskusi yang digelar KPU RI bertajuk Seleksi Penyelenggara Untuk Pemilu 2024 Sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang digelar di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/1).

"Titipan ataupun rekomendasi (anggota Timsel KPUD) sebetulnya terkonfirmasi dari hasil studi kami. Tapi itu tidak ada di semua daerah, hanya di daerah tertentu yang dinamika politiknya tinggi," ujar Delia.


Ia menjelaskan, calon anggota timsel titipan biasanya memiliki latar belakang organisasi dan atau politik dengan pihak-pihak yang menitipkan.

"Atau secara psikologis ada afiliasi itu juga memungkinkan adanya titipan atau orang rekomendasi," sambungnya menegaskan.

Maka dari itu, salah satu poin penting dalam proses seleksi Timsel Calon Anggota KPUD ini adalah dengan melakukan seleksi secara terbuka, dan juga mempertimbangkan rekam jejak sesuai dengan yang dibutuhkan KPU RI.

"Karena sangat bergantung dari kualitas timselnya. Makanya kami dari Puskapol mendorong KPU buat komposisi timsel itu berimbang, tidak semuanya dari daerah. Misalnya provinsi a tidak semua timsel itu dari provinsi a. Dengan begitu bisa memberikan keseimbangan di tengah politik lokal di daerah tersebut," tuturnya.

"Dan perlu kehadiran timsel yang dipercaya. Misalnya, kita menyebutnya dari tingkat pusat seperti akademisi tingkat nasional yang bisa dipercaya, atau tokoh-tokoh masyarakat yang banyak bergelut di isu-isu nasional itu bisa dihadirkan," demikian Delia menambahkan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya