Berita

Presiden Jokowi saat meninjau proyek sodetan Ciliwung/RMOLJakarta

Nusantara

Disebut Mangkrak 6 Tahun, PKS Luruskan Klaim Jokowi soal Proyek Sodetan Ciliwung

JUMAT, 27 JANUARI 2023 | 18:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Klaim Presiden Joko Widodo yang menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) mangkrak selama 6 tahun perlu diluruskan.

Menurut anggota DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi, apa yang dikerjakan Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono dalam proyek Sodetan Ciliwung merupakan lanjutan dari yang dikerjakan Anies Baswedan saat menjabat gubernur.

“Pak Heru tinggal melanjutkan apa yang sudah dibuka simpul di pemerintahan Gubernur Anies 2017-2022,” kata Dedi saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (27/1).


Menurut Dedi, pelepasan untuk sodetan sudah berpolemik sejak 2015. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digugat warga soal pertarungan di Bidara Cina.

Namun pengadilan memenangkan warga. Proses pun berlanjut hingga Pemprov mengajukan kasasi.

“Jadi saat Pak Anies jadi Gubernur, lahan ini status quo, enggak bisa diapa-apakan karena sedang berperkara di MA,” kata dia.

Selanjutnya pada tahun 2019, Politikus PKS itu menyebut Anies mencabut kasasi dan menerima putusan pengadilan. Anies lalu membentuk tim pengadaan tanah untuk Sodetan Ciliwung.

“Ini agar proses pelepasan sodetan kepada warga bisa dimulai lagi dengan tidak ada pihak yang dirugikan. Alhamdulillah, proses berjalan lancar dan Pak Heru tinggal melanjutkan,” tutup Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya