Berita

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati/Net

Nusantara

Terbebani Utang Pembangunan, Salah Satu Alasan BIJB Jual Saham ke Asing

KAMIS, 26 JANUARI 2023 | 14:13 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penawaran investasi atau pelepasan saham ke asing menjadi pilihan yang harus diambil PT Bandara Internasional Jawa Barat (PT BIJB) untuk menyelamatkan Bandara Internasional Kertajati.

VP of ICT and Corcomm BIJB Kertajati, Agus Sugeng Widodo menjelaskan, penjualan saham BIJB Kertajati ke perusahaan asing merupakan keputusan bersama dan telah melalui diskusi dengan berbagai pihak.

"Artinya tidak mungkin kita gegabah masalah seperti ini (penjualan saham), tetapi salah satu (alasan) karena kondisi perekonomian kita, lalu ada orang yang mau bantu," jelas Agus, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (26/1).


Agus memastikan penjualan saham ke perusahaan asing tidak terlalu berdampak terhadap pengelolaan BIJB Kertajati. Pasalnya, PT BIJB masih menjadi pemegang utama saham.

"Kewenangan pemegang saham tetap di kita. Dan negara ataupun perusahaan asing yang ikut investasi itu akan juga mendapatkan keuntungan dengan proporsi seperti yang di UU," terangnya.

Ia mengaku kondisi keuangan BIJB Kertajati saat ini sedang tidak stabil karena masih terbebani utang pembangunan bandara. Ke depannya investor ini akan membantu beban utang BIJB Kertajati.

"Kita tahu ini dibangun dengan biaya pinjaman yang cukup besar. Otomatis itu harus ada bagi hasilnya atau bunga. Jadi ini cukup memberatkan karena kalau utang tidak ditutup sementara penghasilan belum bisa menutupi," paparnya.

Selain membantu keuangan dan pembayaran utang, PT BIJB juga akan memaksimalkan kinerja pengelola. Sehingga, pengelola sedikit lebih tenang karena soal utang bisa dibantu. Fokus untuk memajukan bandara pun akan lebih maksimal.

"Jadi menurut saya satu-satunya jalan adalah investor kita undang untuk sebagian peminjam atau perbankan. Jadi manajemen itu fokus untuk pengembangan," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya