Berita

Polisi di luar gerbang utama Universitas Jamia Millia Islamia/Net

Dunia

Dibubarkan Saat Nobar Film Dokumenter tentang Modi, Mahasiswa India Bentrok dengan Aparat

KAMIS, 26 JANUARI 2023 | 06:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah mahasiswa terlibat bentrokan dengan aparat terkait larangan pemutaran film dokumenter BBC tentang Perdana Menteri India Narendra Modi.

Keributan terjadi ketika serikat mahasiswa di Universitas Jawaharlal Nehru tidak diijinkan menyelenggarakan pemutaran publik film dokumenter kontroversial tersebut pada Selasa malam (24/1).

Administrasi beralasan pemutaran film itu tidak sah dan dapat mengganggu keharmonisan di kampus.


Puluhan mahasiswa berkumpul di sekitar kantor utama kampus pada Selasa malam untuk pemutaran film melalui proyektor sebelum administrasi memutus internet dan listrik ke seluruh kampus.

Tak kehabisan akal, mereka kemudian berkumpul kembali di dekat kafetaria di dalam kampus dan memutar film dokumenter itu di ponsel dan laptop mereka, tetapi diduga mendapat serangan dari anggota Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, sayap mahasiswa Partai Bharatiya Janata Modi, dan dilempari batu.

“Siswa menonton film dokumenter di ponsel mereka dan polisi hadir di masyarakat. Tiba-tiba, polisi dan petugas keamanan mulai mengosongkan tempat itu. Kami menduga sesuatu yang salah akan terjadi dan segera setelah mereka pergi, sekelompok siswa ABVP mulai melempari batu,” kata N Sai Balaji, mantan presiden serikat siswa, kepada saluran berita berbahasa lokal, seperti dilaporkan kembali The National.

Ratusan siswa kemudian berbaris ke kantor polisi terdekat untuk mengajukan pengaduan terhadap para penyerang.

"Kami mengajukan pengaduan dan polisi meyakinkan kami bahwa mereka akan segera menyelidiki insiden tersebut," kata Aishe Ghosh, presiden serikat mahasiswa JNU.

"Kami memberikan nama dan detail semua orang yang terlibat. Saat ini, kami membatalkan protes. Kami juga akan mengajukan pengaduan di Kantor Pengawas JNU,” ujarnya.

Ketegangan juga terjadi di ibu kota Thiruvananthapuram, negara bagian Kerala selatan di mana anggota sayap pemuda BJP mencoba mengganggu pemutaran film yang diselenggarakan oleh Federasi Pelajar India, salah satu serikat perguruan tinggi sayap kiri terbesar yang dikerahkan polisi untuk mengendalikan situasi.

Pekerja BJP berbaris ke lokasi pemeriksaan, beberapa melemparkan tongkat dan batu ke arah polisi, yang menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.

Pemerintah India pekan lalu meminta kekuatan darurat untuk memblokir serta mengarahkan YouTube dan Twitter untuk menghapus tautan ke film dokumenter tentang peran Modi dalam kerusuhan sektarian yang mematikan mengguncang negara bagian barat pada tahun 2002, menewaskan sekitar 1.000 orang, kebanyakan Muslim. Ketika tragedi itu terjadi Modi menjabat sebagai menteri utama Gujarat.

Bagian kedua dari film dokumenter itu ditayangkan di Inggris pada Selasa malam. Ini berfokus pada hubungan pemerintah Modi dengan Muslim India serta ketegangan komunal di negara itu sejak 2014.

Ini juga termasuk video grafis dan gambar hukuman mati tanpa pengadilan tahun 2017 di Jharkhand.

Kementerian luar negeri India pekan lalu menyebut film dokumenter itu sebagai "bagian propaganda yang dirancang untuk mendorong narasi yang sangat terdiskreditkan".

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Purbaya Soal Pegawai Rompi Oranye: Bagus, Itu Shock Therapy !

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:16

KLH Dorong Industri AMDK Gunakan Label Emboss untuk Dukung EPR

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:05

Inflasi Jakarta 2026 Ditargetkan di Bawah Nasional

Jumat, 06 Februari 2026 | 14:04

PKB Dukung Penuh Proyek Gentengisasi Prabowo

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:57

Saham Bakrie Group Melemah, Likuiditas Tinggi jadi Sorotan Investor

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:51

Klaim Pemerintah soal Ekonomi Belum Tentu Sejalan dengan Penilaian Pasar

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:50

PN Jaksel Tolak Gugatan Ali Wongso pada Depinas SOKSI

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:48

Purbaya Optimistis Peringkat Utang RI Naik jika Ekonomi Tumbuh 6 Persen

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:32

IHSG Melemah Tajam di Sesi I, Seluruh Sektor ke Zona Merah

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:27

Prabowo Dorong Perluasan Akses Kerja Profesional Indonesia di Australia

Jumat, 06 Februari 2026 | 13:16

Selengkapnya