Berita

Polisi di luar gerbang utama Universitas Jamia Millia Islamia/Net

Dunia

Dibubarkan Saat Nobar Film Dokumenter tentang Modi, Mahasiswa India Bentrok dengan Aparat

KAMIS, 26 JANUARI 2023 | 06:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Sejumlah mahasiswa terlibat bentrokan dengan aparat terkait larangan pemutaran film dokumenter BBC tentang Perdana Menteri India Narendra Modi.

Keributan terjadi ketika serikat mahasiswa di Universitas Jawaharlal Nehru tidak diijinkan menyelenggarakan pemutaran publik film dokumenter kontroversial tersebut pada Selasa malam (24/1).

Administrasi beralasan pemutaran film itu tidak sah dan dapat mengganggu keharmonisan di kampus.


Puluhan mahasiswa berkumpul di sekitar kantor utama kampus pada Selasa malam untuk pemutaran film melalui proyektor sebelum administrasi memutus internet dan listrik ke seluruh kampus.

Tak kehabisan akal, mereka kemudian berkumpul kembali di dekat kafetaria di dalam kampus dan memutar film dokumenter itu di ponsel dan laptop mereka, tetapi diduga mendapat serangan dari anggota Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, sayap mahasiswa Partai Bharatiya Janata Modi, dan dilempari batu.

“Siswa menonton film dokumenter di ponsel mereka dan polisi hadir di masyarakat. Tiba-tiba, polisi dan petugas keamanan mulai mengosongkan tempat itu. Kami menduga sesuatu yang salah akan terjadi dan segera setelah mereka pergi, sekelompok siswa ABVP mulai melempari batu,” kata N Sai Balaji, mantan presiden serikat siswa, kepada saluran berita berbahasa lokal, seperti dilaporkan kembali The National.

Ratusan siswa kemudian berbaris ke kantor polisi terdekat untuk mengajukan pengaduan terhadap para penyerang.

"Kami mengajukan pengaduan dan polisi meyakinkan kami bahwa mereka akan segera menyelidiki insiden tersebut," kata Aishe Ghosh, presiden serikat mahasiswa JNU.

"Kami memberikan nama dan detail semua orang yang terlibat. Saat ini, kami membatalkan protes. Kami juga akan mengajukan pengaduan di Kantor Pengawas JNU,” ujarnya.

Ketegangan juga terjadi di ibu kota Thiruvananthapuram, negara bagian Kerala selatan di mana anggota sayap pemuda BJP mencoba mengganggu pemutaran film yang diselenggarakan oleh Federasi Pelajar India, salah satu serikat perguruan tinggi sayap kiri terbesar yang dikerahkan polisi untuk mengendalikan situasi.

Pekerja BJP berbaris ke lokasi pemeriksaan, beberapa melemparkan tongkat dan batu ke arah polisi, yang menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.

Pemerintah India pekan lalu meminta kekuatan darurat untuk memblokir serta mengarahkan YouTube dan Twitter untuk menghapus tautan ke film dokumenter tentang peran Modi dalam kerusuhan sektarian yang mematikan mengguncang negara bagian barat pada tahun 2002, menewaskan sekitar 1.000 orang, kebanyakan Muslim. Ketika tragedi itu terjadi Modi menjabat sebagai menteri utama Gujarat.

Bagian kedua dari film dokumenter itu ditayangkan di Inggris pada Selasa malam. Ini berfokus pada hubungan pemerintah Modi dengan Muslim India serta ketegangan komunal di negara itu sejak 2014.

Ini juga termasuk video grafis dan gambar hukuman mati tanpa pengadilan tahun 2017 di Jharkhand.

Kementerian luar negeri India pekan lalu menyebut film dokumenter itu sebagai "bagian propaganda yang dirancang untuk mendorong narasi yang sangat terdiskreditkan".

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya