Berita

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Niken Ariati/Net

Politik

KPK Temukan Risiko Korupsi dalam Penanganan Penurunan Stunting

RABU, 25 JANUARI 2023 | 15:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan risiko korupsi dalam penanganan prevalensi stunting, baik dalam aspek anggaran, pengadaan, dan pengawasan. Padahal, upaya percepatan penurunan prevalensi stunting merupakan program prioritas nasional.

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Niken Ariati mengatakan, dalam momentum peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari, KPK kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang diperuntukkan untuk program peningkatan gizi masyarakat secara transparan, akuntable, dan tepat sasaran. Salah satunya pada program penurunan prevalensi stunting.

Dalam pengalokasian dana, pemerintah pusat telah mengalokasikan belanja cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 34,1 triliun. Di mana rincian terbesar berada di Kementerian Sosial sebesar Rp 23,3 triliun, Kemenkes Rp 8,2 triliun, Kemen PUPR Rp 1,3 triliun, BKKBN Rp 810 miliar, serta tersebar di 17 Kementerian/Lembaga lainnya.

"Pengalokasian dana yang cukup besar perlu diikuti pengelolaan dana yang baik. Hal ini yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi. Sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk dapat menciptakan penanganan stunting dan pengelolaannya yang bebas dari risiko korupsi," ujar Niken kepada wartawan, Rabu (25/1).

KPK melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi, juga mendapatkan informasi adanya laporan inspektorat pemerintah daerah terkait pengadaan pada program penurunan prevalensi stunting yang tidak memberikan manfaat optimal.

Selain itu, kata dia, penganggaran program itu juga bukan menjadi prioritas pada beberapa pemerintah daerah. Meskipun program ini menjadi prioritas nasional.

"Kemudian dari identifikasi yang KPK lakukan, terdapat beberapa praktik dalam upaya penanganan prevalensi stunting yang berisiko menimbulkan korupsi. Praktik tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu anggaran, pengadaan, dan pengawasan," kata Niken.

Populer

Kabar Duka, Lieus Sungkharisma Meninggal Dunia

Selasa, 24 Januari 2023 | 22:59

Herman Khaeron Jamin Duet Anies-AHY Mampu Perbaiki Kondisi Negeri

Minggu, 22 Januari 2023 | 05:51

Ini Permintaan Terakhir Lieus Sungkharisma Sebelum Meninggal Dunia

Rabu, 25 Januari 2023 | 00:19

Syahganda Nainggolan: Lieus Sungkharisma Pejuang Tangguh

Selasa, 24 Januari 2023 | 23:19

Sengkarut Pertarungan Trah Soekarno, Lebih Layak Mega atau Guntur?

Selasa, 24 Januari 2023 | 08:17

Pimpin Jateng 9 Tahun Cuma Berhasil Pangkas 1 Juta Kemiskinan, Gimana jadi Presiden RI?

Senin, 23 Januari 2023 | 15:01

Amatan Rocky Gerung, Jokowi Sedang Preteli Kekuasaan Megawati

Minggu, 22 Januari 2023 | 09:17

UPDATE

Meluas, bank bjb Gelar Workshop Bisnis PESATkan UMKM di Palembang

Selasa, 31 Januari 2023 | 10:26

Lewat Diklatnas, Hima Persis Berharap Kader Peka dengan Martabat Manusia

Selasa, 31 Januari 2023 | 10:25

Presiden Terpilih Ceko Siap Tingkatkan Kerja Sama dengan Taiwan

Selasa, 31 Januari 2023 | 09:53

PSI Gelar Hajatan HUT ke-8, Presiden Jokowi akan Datang

Selasa, 31 Januari 2023 | 09:40

Sentil Stafsus Sri Mulyani, Iwan Sumule: Rasio Utang Aljazair Lebih Tinggi, Tapi Bisa Gratis Banyak Hal

Selasa, 31 Januari 2023 | 09:37

Bolsonaro Ajukan Visa Turis di AS, Hindari Penyelidikan Kerusuhan Brasilia?

Selasa, 31 Januari 2023 | 09:28

Serangan Udara Hancurkan Konvoi Truk yang Berisi Senjata dari Iran

Selasa, 31 Januari 2023 | 09:13

Dukungan PKS-Demokrat Bisa Memicu Penjegalan Anies Baswedan Semakin Kencang

Selasa, 31 Januari 2023 | 09:03

Joe Biden Siap Akhiri Darurat Covid-19 AS pada 11 Mei

Selasa, 31 Januari 2023 | 08:56

Targetkan 75 Persen Suara, Gerindra Kota Bogor Optimistis Menangkan Prabowo pada Pilpres 2024

Selasa, 31 Januari 2023 | 08:53

Selengkapnya