Berita

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Niken Ariati/Net

Politik

KPK Temukan Risiko Korupsi dalam Penanganan Penurunan Stunting

RABU, 25 JANUARI 2023 | 15:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan risiko korupsi dalam penanganan prevalensi stunting, baik dalam aspek anggaran, pengadaan, dan pengawasan. Padahal, upaya percepatan penurunan prevalensi stunting merupakan program prioritas nasional.

Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Niken Ariati mengatakan, dalam momentum peringatan Hari Gizi Nasional pada 25 Januari, KPK kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran yang diperuntukkan untuk program peningkatan gizi masyarakat secara transparan, akuntable, dan tepat sasaran. Salah satunya pada program penurunan prevalensi stunting.

Dalam pengalokasian dana, pemerintah pusat telah mengalokasikan belanja cukup tinggi, yaitu sebesar Rp 34,1 triliun. Di mana rincian terbesar berada di Kementerian Sosial sebesar Rp 23,3 triliun, Kemenkes Rp 8,2 triliun, Kemen PUPR Rp 1,3 triliun, BKKBN Rp 810 miliar, serta tersebar di 17 Kementerian/Lembaga lainnya.

"Pengalokasian dana yang cukup besar perlu diikuti pengelolaan dana yang baik. Hal ini yang menjadi titik rawan terjadinya korupsi. Sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk dapat menciptakan penanganan stunting dan pengelolaannya yang bebas dari risiko korupsi," ujar Niken kepada wartawan, Rabu (25/1).

KPK melalui Kedeputian Koordinasi Supervisi, juga mendapatkan informasi adanya laporan inspektorat pemerintah daerah terkait pengadaan pada program penurunan prevalensi stunting yang tidak memberikan manfaat optimal.

Selain itu, kata dia, penganggaran program itu juga bukan menjadi prioritas pada beberapa pemerintah daerah. Meskipun program ini menjadi prioritas nasional.

"Kemudian dari identifikasi yang KPK lakukan, terdapat beberapa praktik dalam upaya penanganan prevalensi stunting yang berisiko menimbulkan korupsi. Praktik tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu anggaran, pengadaan, dan pengawasan," kata Niken.

Populer

Simpatisan PDIP Jateng Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Hasto: Itu Dibayar, Sudah Ketahuan

Rabu, 06 Desember 2023 | 18:46

Kunker ke Gresik, Zulhas Tinjau Harga Bapok dan Smelter Freeport

Rabu, 29 November 2023 | 01:45

Peduli Palestina, Alasan Kader dan Simpatisan PKS Jabar Pilih Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 06 Desember 2023 | 21:12

Termasuk Pergantian 5 Kapolda, Polri Mutasi Ratusan Pamen dan Pati

Jumat, 08 Desember 2023 | 00:33

Bersama PT Freeport Indonesia, Mendag Salurkan 5.000 Paket Sembako di Gresik

Rabu, 29 November 2023 | 13:35

Ribuan Mahasiswa Sumut Gelar Mimbar Demokrasi, Tolak Neo Orba Jokowi

Kamis, 30 November 2023 | 23:18

Diancam Dibawa ke Jalur Hukum Soal Putusan UMK 2024, Pj Gubernur Jabar: Saya Hanya Jalankan Putusan Pemerintah

Selasa, 05 Desember 2023 | 03:34

UPDATE

Pamitan ke Ponpes An Nur II Al Murtado Malang, Khofifah Didoakan Lanjut Periode Kedua

Minggu, 10 Desember 2023 | 02:54

Gen Z Harap IKN Nusantara Jadi Peradaban Maju dan Manusiawi di Masa Depan

Minggu, 10 Desember 2023 | 02:36

Anies Optimistis Wujudkan Indonesia Adil Makmur untuk Semua

Minggu, 10 Desember 2023 | 02:15

Polemik RUU DKJ, Mayoritas Fraksi DPR RI Kini Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Minggu, 10 Desember 2023 | 01:56

Gibran, Dudung, hingga Bahlil Hadiri Pengajian di Ponpes Al Baghdadi Karawang

Minggu, 10 Desember 2023 | 01:38

Janji Berantas Korupsi, Mahfud MD Minta Dukungan Milenial dan Gen Z Menangkan Pilpres 2024

Minggu, 10 Desember 2023 | 01:16

Disambangi Anies, Keluarga Besar Eyang Hasan dan Tokoh Masyarakat Kuningan Resmi Dukung Amin

Minggu, 10 Desember 2023 | 00:59

TKN Fanta: Prabowo-Gibran Jawaban Kebutuhan dan Harapan Kalangan Muda

Minggu, 10 Desember 2023 | 00:35

Debat Pertama Capres, Isu Korupsi Bakal Repotkan Anies?

Minggu, 10 Desember 2023 | 00:15

Kampanye di Kuningan, Anies Akan Perjuangkan Eyang Hasan Jadi Pahlawan Nasional

Sabtu, 09 Desember 2023 | 23:58

Selengkapnya