Presiden Volodymyr Zelenksy/Net
Ukraina melakukan perombakan jajaran pemerintahan di tengah situasi perang, menyusul perintah Presiden Volodymyr Zelenksy untuk menata ulang para personil atas dugaan korupsi.
Seorang penasihat tinggi, empat wakil menteri, dan lima gubernur daerah, meninggalkan jabatan pada Selasa (24/1).
BBC melaporkan, yang pertama mengundurkan diri pada Selasa adalah Wakil Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina Kyrylo Tymoshenko yang selama ini mengawasi kebijakan regional dan sering menjadi juru bicara pemerintah.
Pengunduran dirinya menyusul tuduhan yang dilontarkan jurnalis investigasi Ukraina yang mengatakan bahwa Tymoshenko kedapatan menggunakan beberapa mobil sport mahal selama perang. Tymoshenko telah memberikan bantahan, tetapi tak lama setelah itu dia mengajukan pengunduran diri.
Dalam sebuah posting Telegram, Tymoshenko berterima kasih kepada Zelensky atas "kepercayaan dan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik setiap hari dan setiap menit."
Selanjutnya, pejabat kedua yang mengundurkan diri adalah Wakil Menteri Pertahanan Vyacheslav Shapovalov. Ia mundur setelah desas-desus skandal penggelembungan biaya pembelian makanan dan perbekalan untuk militer.
Di tanggal yang sama, Wakil Jaksa Agung Oleksiy Symonenko juga diberhentikan dalam apa yang dikatakan Kantor Kejaksaan Agung sebagai perombakan pejabat senior.
Dua wakil menteri juga diberhentikan sebagai bagian dari perombakan staf. Mereka adalah Wakil Menteri Pengembangan Komunitas dan Wilayah Viacheslav Nehoda dan Wakil Menteri Kebijakan Sosial Vitalii Muzychenko. Keduanya telah mengkonfirmasi langkah tersebut di halaman Facebook mereka.
Lima gubernur daerah juga dipecat. Mereka adalah gubernur wilayah Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Kyiv, Sumy, dan Kherson.
Dalam pidatonya pada Senin malam (23/1), Zelenskyy mengatakan bahwa fokus Ukraina pada perang tidak akan menghentikan langkah pemerintah untuk memberantas korupsi.
Gerakan anti-korupsi sangat penting jika Ukraina ingin memajukan permohonannya untuk menjadi anggota Uni Eropa. Untuk mendapatkan keanggotaan UE, negara-negara harus memenuhi serangkaian kondisi ekonomi dan politik yang terperinci, termasuk komitmen terhadap supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi lainnya.
Skandal korupsi Ukraina menyeruak pada 22 Januari, ketika Kementerian Pertahanan dituduh oleh sebuah surat kabar investigasi membayar lebih kepada pemasok makanan tentara. Kementerian mengatakan tuduhan itu tidak berdasar. Pada hari yang sama, Wakil Menteri Infrastruktur Ukraina Vasyl Lozynskiy, ditahan karena dicurigai menerima suap 400.000 dolar AS atas impor generator.
