Masyarakat haru proaktif mengawasi dan mengkritisi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini, untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah benar-benar pro rakyat.
Politisi kawakan Rizal Ramli mengatakan, bila masyarakat bergeming terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat, maka kesejahteraan dan keadilan semakin jauh dari harapan.
Terlebih, kata dia, pemerintah tidak jarang mengeluarkan kebijakan untuk cek ombak alias respon masyarakat. Sepert rencana pemerintah untuk menaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 15 persen.
Kala wacana itu mencuat, kata dia, semua kalangan langsung bereaksi dan mengkritisi kebijakan itu. Alhasil, pemerintah pada akhirnya menaikan 11 persen.
"Pemerintah tes ombak dulu, kalau ada reaksi mundur. Kalau nggak ada reaksi dari masyarakat kebijakannya dilanjutkan," ujar Rizal Ramli di Jakarta, Selasa (24/1).
Mantan Menko Ekuin era Gus Dur ini, juga mewanti-wanti adanya kudeta konstitusi berupa perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan periode yang dilakukan sejumlah elit politik.
Meski wacana itu kadang muncul dan tenggelam, hal itu tetap harus diwaspadai dan dikritisi, karena modus operandinya selalu melakukan cek ombak.
Padahal, sambungnya, hal ini sudah kembali ditegaskan oleh presiden RI ke-5, sekaligus putri dari Bung Karno, Megawati Soekarnoputri dalam acara HUT PDI Perjuangan saat menyampaikan jabatan dua periode sudah cukup di hadapan Presiden Joko Widodo.
“Di-
roasting Mbak Megawati supaya stop makar konstitusi, stop perpanjangan masa jabatan, tapi gerombolan makar terus bergerilya. Pakai big data lah, pakai pollingRP berbayar, pakai kades-kadeslah," tuturnya.
Seharusnya, kata Rizal Ramli, Jokowi memanfaatkan waktu di akhir jabatannya sebagi presiden dalam menepati janjinya dalam mensejahterakan rakyat, bukan melakukan manuver politik untuk mengamankan kepentingannya.
"Tugas negara adalah mengusahakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun, yang terjadi justru jauh panggang dari api. Kesejahteraan tersebut makin jauh dari harapan rakyat," pungkasnya.
