Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres/Net
Di tengah situasi yang semakin memanas di Haiti, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak agar pasukan bersenjata khusus internasional dikerahkan ke negara itu.
Dimuat Outlook India pada Selasa (24/1), desakan itu dikeluarkan oleh Sekjen PBB setelah adanya laporan dari Kantor Terpadu PBB di Haiti, terkait kondisi kekerasan geng dan pelanggaran HAM di negara itu yang telah mencapai tingkat kritis
“Orang-orang Haiti menderita hak asasi manusia dan darurat kemanusiaan terburuk dalam beberapa dekade,†tulisnya.
Meskipun pengepungan di terminal bahan bakar oleh kelompok geng Haiti sejak tahun lalu dikabarkan telah berakhir. Namun, menurut Guterres, pasukan khusus masih terus diperlukan untuk memastikan bahwa infrastruktur utama dari negara itu tidak kembali dihalangi dan membantu Haiti untuk keluar dari kekerasan geng.
Tahun lalu, jumlah pembunuhan di negara itu tercatat mengalami lonjakan hingga 35 persen, dengan lebih dari 2.100 orang terbunuh serta 1.350 orang lainnya diculik.
Angka tersebut merupakan angka yang lebih tinggi dua kali lipat dari tahun lalu.
Kepolisian di Haiti juga mengaku telah kekurangan dana dan sumber daya di negara berpenduduk 11 juta orang itu, di mana saat ini anggota kepolisian tercatat hanya sekitar 9.700 petugas yang aktif.
Sayangnya, di antara ribuan anggota tersebut, ada kecurigaan bahwa anggota kepolisian ikut ke dalam geng Haiti, yang membuat mereka semakin kekurangan sumber dayanya.
“Ada juga dugaan bahwa sejumlah besar polisi nasional, mungkin terkait dengan geng,†kata Guterres.
Kini, negara itu dilaporkan akan segera mengadakan pemilu, meski belum diketahui tanggal pastinya. Namun Guterres telah meminta pasukan khusus untuk turut membantu Haiti dalam mengamankan masyarakat yang berniat memberikan suaranya.
Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara termasuk Kanada dan AS telah menawarkan pelatihan dan sumber daya termasuk kendaraan lapis baja, akan tetapi sebagian besar anggota polisi masih kalah bersaing dengan geng-geng yang kekuatan dan kontrol teritorialnya telah meluas sejak Presiden Jovenel Moïse dibunuh di kediaman pribadinya pada Juli 2021.
