Berita

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida/Net

Dunia

Populasi Menyusut, Jepang Bentuk Badan Khusus Tingkatkan Angka Kelahiran

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 18:18 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah Jepang akan mengambil langkah-langkah strategis untuk menanggulangi penyusutan populasi yang bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan keamanan negara.

Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan akan segera membentuk badan khusus untuk menangani krisis populasi pada April mendatang.

"Sekarang atau tidak sama sekali, ketika datang ke kebijakan mengenai kelahiran dan membesarkan anak, ini adalah masalah yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi," ujarnya ketika berpidato di parlemen pada Senin (23/1).


Kishida juga berencana untuk mengajukan anggaran dua kali lipat lebih besar daripada tahun sebelumnya untuk meningkatkan dukungan keuangan bagi keluarga, termasuk memberikan lebih banyak beasiswa bagi anak-anak.

Dimuat The Week, populasi yang menyusut dan menua bisa memiliki implikasi yang besar bagi ekonomi dan keamanan nasional negara.

Sejauh ini, Jepang tengah berada di titik kritisnya terkait masalah kependudukan. Untuk itu, perlu upaya keras untuk membangkitkan angka kelahiran.

Pada 2021 kemarin, Jepang telah mengalami rekor jumlah kelahiran terendahnya, yang mendorong penurunan populasi alami terbesar yang pernah ada.

Menurut laporan dari Assosiated Press, populasi Jepang yang tercatat lebih dari 125 juta ini, diproyeksikan akan turun menjadi 86,7 juta pada tahun 2060 mendatang.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya