Pejabat PBB menyerukan kembali pembentukan pemerintahan inklusif di Afghanistan, di mana perempuan dan kelompok minoritas turut berpartisipasi di dalamnya.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB Amina Mohammed dalam wawancaranya dengan TOLOnews, yang dimuat pada Minggu (22/1).
Menurut Amina, Afghanistan sejauh ini tidak memenuhi seperangkat prinsip internasional yang membuat Taliban tidak kunjung diakui oleh dunia. Untuk itu ia mendesak kembali agar negara itu segera membentuk pemerintahan yang sah dan setara.
“Pemerintahan inklusif yang beragam dan representatif. Artinya, termasuk perempuan juga. Jadi ya, ada sejumlah syarat dan prinsip yang akan saya katakan yang harus dipertimbangkan oleh Afghanistan.Saat ini, Afghanistan memiliki otoritas de facto yang harus kami libatkan,†katanya.
Lebih lanjut, pejabat PBB itu menyoroti pembatasan yang diberlakukan Taliban terhadap perempuan, ia menegaskan bahwa perempuan dan anak perempuan tidak dapat dikecualikan dari partisipasi di negara, karena mereka memiliki hak sebagai warga negara yang harus dipenuhi.
Sementara itu, menanggapi seruan tersebut, Imarah Islam menolak. Mereka meminta PBB untuk tidak memaksakan tuntutannya kepada rakyat Afghanistan.
“Kami menyerukan organisasi dan negara-negara kunci untuk mempertimbangkan keinginan rakyat Afghanistan dalam hal ini dan tidak memaksakan masalah mereka pada rakyat Afghanistan,†kata juru bicara Imarah Islam, Zabiullah Mujahid.
Sejumlah dialog yang telah dilakukan sampai saat ini belum juga berhasil untuk mengubah pendirian Taliban.
Baru-baru ini, delegasi PBB yang dipimpin oleh Amina, kembali mengunjungi Afghanistan pada minggu lalu, dengan upaya mengadakan pembicaraan bersama pejabat senior Imarah Islam tentang pembatasan pendidikan dan pekerjaan yang mereka lakukan kepada perempuan.
