Berita

Ilustrasi/Net

Publika

Ketergantungan APBN Dibiayai Utang

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 11:42 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

SELAMA ini terdapat perbedaan pandangan yang sangat tajam antara DPR RI dengan sebagian “kecil” dari masyarakat, yaitu masyarakat yang bersikap kritis terhadap utang pemerintah.

Utang pemerintah yang secara total terakumulasi semakin besar, bahkan muncul gelar bersifat spektakuler tentang Raja Utang.

Yang dipersoalkan oleh sebagian “kecil” dari masyarakat, ternyata bukan hanya soal total akumulasi utang pemerintah, melainkan juga soal rutinitas ketergantungan dari pemerintah yang senantiasa menambah utang-utang yang baru untuk dapat mampu membayar angsuran utang pokok dan cicilan utang.

Angsuran tersebut sangat terkesankan hanya dapat dibayar, apabila diperoleh utang-utang yang baru. Perolehan nilai utang yang baru musti senantiasa lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan untuk membayar angsuran utang pokok dan cicilan utang pemerintah.

Misalnya, untuk mampu membayar bunga utang dalam negeri dan luar negeri sebesar Rp 441,4 triliun pada tahun 2023, maka pemerintah mesti berhasil membiayai APBN dari sumber utang yang baru sebesar Rp 696,3 triliun, di samping untuk memperoleh sumber pembiayaan lainnya guna melengkapi pembiayaan APBN tahun 2023.

Dengan semakin besar tekanan utang tersebut, membuat suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun menjadi semakin mahal. Kebijakan moneter menjadi semakin ketat. Ditambahkan semakin melemahnya kinerja lifting minyak mentah dan gas, membuat pendapatan negara dari sumber minyak mentah dan gas semakin berkurang.

Terjadilah paradoks negara yang dahulu surplus migas dan sejak semula menjadi anggota OPEC, namun sekarang menjadi pengimpor netto migas dengan diikuti oleh akumulasi utang pemerintah yang semakin besar.

Mismanajemen pengelolaan Sumberdaya Alam migas dan desain perencanaan APBN yang seperti itu sungguh semakin menjadikan persoalan keberlanjutan fiskal menjadi sangat penting dan menantang DPR RI dan pemerintah untuk senantiasa sibuk mencari solusi-solusi, yang bersifat elegan.

DPR selama ini terkesan senantiasa menyetujui RAPBN, ketika pemerintah mengajukan angka defisit primer dan defisit anggaran yang angkanya menurun, sekalipun tanpa solusi mujarab untuk mengatasi persoalan kejar-kejaran antara kebutuhan membayar angsuran utang pemerintah dibandingkan semakin besar pembiayaan APBN yang bersumber dari utang pemerintah.

Harga BBM dan gas yang semakin mahal turut menambah beban biaya hidup rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah menjadi semakin terasa berat. Laju inflasi pun naik.

Dengan kebijakan moneter semakin diperketat untuk merespons kebutuhan utang negara yang naik dan semakin tingginya laju inflasi, maka kondisi perekonomian tersebut membuat harga barang kebutuhan pokok menjadi semakin mahal.

Sekalipun pemerintah memberikan subsidi, Bantuan Langsung Tunai, bantuan sosial, menaikkan upah, serta berusaha melakukan efisiensi anggaran dan efisiensi birokrasi, namun ketergantungan APBN dibiayai utang perlu solusi.

Peneliti Indef dan Pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

UPDATE

Tulisan 'Adili Jokowi' Curahan Ekspresi Bukan Vandalisme

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:36

Prabowo Harus Mintai Pertanggungjawaban Jokowi terkait IKN

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:26

Penerapan Dominus Litis Melemahkan Polri

Minggu, 09 Februari 2025 | 07:03

Rontok di Pengadilan, Kuasa Hukum Hasto Sebut KPK Hanya Daur Ulang Cerita Lama

Minggu, 09 Februari 2025 | 06:40

Senator Daud Yordan Siap Naik Ring Lagi

Minggu, 09 Februari 2025 | 06:17

Penasihat Hukum Sekjen PDIP Bongkar Kesewenang-wenangan Penyidik KPK

Minggu, 09 Februari 2025 | 05:53

Lewat Rumah Aspirasi, Legislator PSI Kota Tangerang Ajak Warga Sampaikan Unek-Unek

Minggu, 09 Februari 2025 | 05:36

Ekonomi Daerah Berpotensi Merosot akibat Sri Mulyani Pangkas Dana TKD

Minggu, 09 Februari 2025 | 05:15

Saat yang Tepat Bagi Prabowo Fokus MBG dan Setop IKN

Minggu, 09 Februari 2025 | 04:57

7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Menuju Indonesia Emas

Minggu, 09 Februari 2025 | 04:42

Selengkapnya