Maia Sandu dan Igor Dodon/Net
Sikap Moldova yang ingin bergabung dengan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat di tengah konflik Rusia dan Ukraina disesalkan Igor Dodon, mantan presiden negara itu.
Lewat posting Telegram, Dodon mengatakan langkah Presiden Moldova Maia Sandu telah menempatkan bekas republik Soviet itu dalam risiko menjadi "umpan meriam" dalam perang proksi NATO dengan Rusia.
“Maia Sandu terus menarik Moldova ke dalam NATO. Ini bertentangan dengan kenetralan yang ditentukan dalam Konstitusi dan keinginan rakyat Moldova, yang dengan tegas menentang bergabung dengan struktur militer ini,†klaim Dodon, seperti dikutip dari
RT, Senin (23/1).
Komentar mantan presiden datang sebagai tanggapan atas pernyataan Sandu pada Jumat, bahwa pemerintahnya secara serius mempertimbangkan untuk bergabung dengan aliansi yang lebih besar di tengah operasi militer Rusia di Ukraina.
"Meninggalkan kenetralan militer akan berbahaya bagi Moldova," kata Dodon, yang menjabat sebagai presiden dari 2016 hingga Sandu mengalahkannya dalam pemilu 2020 negara itu.
Dodon mengatakan Sandu membuat pernyataannya setelah bertemu di Davos dengan Alexander Soros, putra miliarder kelahiran Hungaria George Soros, yang membawanya ke tampuk kekuasaan.
“Jelas, Sandu menerapkan skenarionya di Moldova, dan bergabung dengan NATO adalah salah satu poinnya," kata Sandu.
Moldova, yang berpenduduk 2,6 juta orang ini secara konsisten menempati peringkat di antara negara-negara termiskin di Eropa. Negara itu menjaga perdamaian dengan wilayah Transnistria yang memisahkan diri sejak menyetujui gencatan senjata tahun 1992, yang ditengahi oleh Moskow.
Meskipun Moldova belum menjadi anggota NATO, ia telah bekerja sama dengan blok militer Barat, seperti ketika mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Kosovo.
Menteri Luar Negeri Moldova Nicu Popescu menghadiri KTT NATO di Bucharest November lalu, menandai pertama kalinya Chisinau mengirim perwakilan ke pertemuan blok tersebut. Pada saat itu, Popescu dikabarkan mengatakan bahwa bergabung dengan NATO tidak mungkin dilakukan karena ketentuan netralitas dalam Konstitusi Moldova.
"Dengan mengubah sikap itu, Sandu bertindak atas perintah penguasa luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan negara dan rakyat, bertentangan dengan kedaulatan, integritas wilayah Moldova,†kata Dodon.
“Warga kami ingin menjaga netralitas dan perdamaian, sebagaimana dibuktikan oleh hasil berbagai jajak pendapat publik, dan mereka tidak akan pernah setuju untuk menjadi umpan meriam bagi NATO dalam perang melawan Rusia," pungkasnya.
