Berita

Forum Gerakan Peduli Investasi (FGPI) Sumbawa Barat di Komnas HAM/Ist

Politik

Ke Komnas HAM, FGPI Laporkan Kisruh Tambang di Sumbawa Barat

SENIN, 23 JANUARI 2023 | 00:18 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Forum Gerakan Peduli Investasi (FGPI) Sumbawa Barat melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) buntut dari kisruh aktivitas tambang di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Divisi Humas FGPI Leo Supardinata mengungkapkan, pelaporan ke Komnas HAM demi meluruskan tuduhan dari LSM yang mengaku Aliansi Masyarakat Anti Mafia Tambang (Amanat) bahwa ada pelanggaran HAM.

"Alhamdulillah kami dari Forum Gerakan Peduli Investasi (FGPI) Kabupaten Sumbawa Barat pada hari ini datang ke Komnas HAM untuk menyerahkan surat minta hiring, sekaligus kami telah mengantarkan beberapa dokumen-dokumen penting," ungkap Leo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (22/1).


Leo menjelaskan bahwa sejumlah dokumen itu merupakan data penyeimbang soal tudingan LSM ada pelanggaran HAM. Dan ia meminta terkait ada tidaknya pelanggaran HAM seperti yang dituding merupakan ranah dari Komnas HAM.

“Itu tentu sepenuhnya ranahnya Komnas HAM karena tentu punya aturan dan rangka-rangka kerja mereka bagaimana sesuatu dapat dikatakan pelanggaran," pungkasnya.

Leo berharap dalam waktu dekat Komnas HAM akan memberikan jawaban terkait tuduhan pelanggaran HAM di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

"Kami berharap kepada Komnas HAM dalam waktu dekat bisa memberikan jawaban agar tidak liar beritanya di daerah Kami tentang pelanggaran itu, kami pun sebelum datang ke sini mencoba melakukan beberapa komunikasi dengan karyawan maupun eks karyawan terhadap apa yang diberitakan oleh teman-teman dari media atau dari yang disampaikan oleh teman-teman dari LSM Amanat," imbuh Leo.

Diketahui, LSM Amanat melayangkan tuduhan terhadap tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Kabupaten Sumbawa Barat. LSM Amanat mendesak pengoperasian tambang segera ditutup.

Kekisruhan ini berdampak kepada masyarakat sekitar yang mulai terkotak-kotakan dan saling mencurigai satu sama lain. Di samping, sejumlah elemen masyarakat di ‘Bumi Pariri Lema Bariri’ mempertanyakan gerakan yang dilakukan oleh LSM Amanat sebenarnya mempresentasikan siapa.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Sopir BYD Penyebab Tabrakan Beruntun di Jaksel jadi Tersangka

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:52

Asuransi Tugu Pratama Indonesia Digugat Rp3,51 Miliar ke PN Jaksel

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:27

Sukseskan Kemandirian Pangan, Petani Adat Wanam Butuh Pendampingan

Senin, 26 Oktober 2026 | 05:10

DPO Illegal Tapping Pertamina EP Jambi Sukses Diringkus Berkat Sinergitas

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:50

TNI Kirim 4,6 Ton Dry Ice ke Banjarmasin dan Palembang Sukseskan OMC Akhiri Karhutla

Senin, 26 Oktober 2026 | 04:25

Refleksi Kisah Nabi Musa AS dan Fir'aun dalam 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:34

Walkot Bandung Kedepankan Koordinasi Sikapi Bentrokan Berdarah Pasar Caringin

Senin, 26 Oktober 2026 | 03:14

Startup Binaan IPB Raih Potensi Kerja Sama Rp1 Miliar Tembus Pasar Oman

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:47

Dari Nasionalisme ke Tata Kelola dan Reformasi Pasar Modal Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 | 02:17

Boris Tampubolon Beri Tiga Alasan Pasal Kerugian Negara Harus Direvisi

Senin, 26 Oktober 2026 | 01:43

Selengkapnya