Berita

Dunia

Proyek Bendungan China Bisa Picu Perang Air di Masa Depan

SABTU, 21 JANUARI 2023 | 16:34 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Percepatan proyek pembangunan bendungan besar di sungai Mabja Zangbo, China, bisa memicu perang air, karena lokasi aliran berdekatan dengan perbatasan India dan Nepal.

Menurut laporan Epardafas pada Jumat (20/1), bendungan tersebut akan membuat China memegang kendali penuh terhadap aliran air dan memicu ketegangan dengan negara-negara di Asia Selatan, termasuk India, Nepal dan Bangladesh.

Sebuah citra satelit yang diterbitkan oleh sumber intelijen terbuka @detresfa_, menunjukkan bagaimana bendungan baru China itu  sangat dekat dengan wilayah Kalapani di Uttarakhand, Nepal.


Tidak sampai di situ, nampak pula pekerja konstruksi China sedang berusaha membangun bandara di dekat bendungan dengan ukuran yang pas bagi Angkatan Udara Beijing.

Selain membangun bendungan di dekat Nepal, China juga hampir menyelesaikan proyek bendungan besar lainnya di Sungai Yarlung Tsagpo, anak sungai Brahmaputra, dekat Arunachal Pradesh.

China bisa mengubah aliran air sungai Brahmaputra melalui bendungan ini.

Aliran air Bangladesh diperkirakan akan ikut terpengaruh dan air di Arunachal dan Assam juga bisa jadi berkurang, atau bahkan terendam banjir saat musim hujan.

Sebuah laporan menyebut China tengah mencoba untuk menciptakan "hidro-hegemoni" untuk mendominasi ekonomi air dan ekologi di Asia selatan dan tenggara dengan mengejar serangkaian proyek bendungan besar di dataran tinggi Tibet.

Sejak menguasai Tibet, China mulai mengganggu aliran alami sungai dengan menjalankan serangkaian kebijakan lingkungan dan pembangunan yang tidak dipahami, termasuk proyek  Lompatan Jauh ke Depan, Pengalihan Air Selatan-Utara dan lainnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya