Berita

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)/Net

Nusantara

Seribu Lebih Honorer Gagal Tes PPPK, Menantu Walikota dan Anak Sekda Lulus

JUMAT, 20 JANUARI 2023 | 10:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Lebih dari seribu tenaga honorer Pemkot Palembang dinyatakan tidak lulus administrasi dalam proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara dalam penelusuran Kantor Berita RMOLSumsel dari 2.046 peserta yang mendaftar, peserta yang berhasil lulus tercantum nama menantu Walikota Harnojoyo dan anak dari Sekda Ratu Dewa.

Menurut Deputi Komunitas Masyarakat Anti Korupsi (K-Maki) Sumsel Feri Kurniawan, sudah jadi rahasia umum dalam setiap perekrutan pegawai baik ASN dan PPPK selalu diwarnai dengan kecurangan. Termasuk dalam meloloskan calon titipan dari oknum yang memiliki pengaruh besar di pemerintahan.


Khusus PPPK, Feri menduga banyak terjadi manipulasi data dalam proses perekrutan PPPK demi meloloskan calon yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat.

"Kami menduga kuat ada kecurangan, jika benar ada anak atau yang masih memiliki hubungan dengan keluarga pejabat lolos PPPK. Harus diteliti, apakah sudah melalui proses administrasi dengan ketentuan sebenarnya, atau memang ada manipulasi data," kata Feri diberitakan Kantor Berita RMOLSumsel, Jumat (20/1).

Dalam proses perekrutan, ada tahapan dan syarat yang harus dilewati bagi seorang calon. Di antaranya, Surat Keputusan (SK) atau  surat pengalaman kerja dan berkinerja dalam instasi dan lainnya. Nah, syarat itulah yang diduga kerap dimanipulasi oknum sehingga merugikan calon lainnya.

"Kalau pelamarnya itu nanti diketahui tidak punya syarat itu tapi bisa lolos, hal inilah yang menjadi tanda tanya besar, sementara yang sudah puluhan tahun tidak lolos," katanya.

Feri menilai, titipan pejabat dalam seleksi PPPK sudah masuk dalam kategori kejahatan korupsi karena menguntungkan diri sendiri dan pihak lain.

"Kalau seperti ini bukan lagi etika, jelas ini kejahatan korupsi yang terstruktur baik bersama-sama ataupun individu demi menguntungkan diri sendiri dan orang lain," pungkasnya.

Di sisi lain, sejumlah tenaga honorer yang telah bekerja selama lebih dari lima tahun di Pemkot Palembang menyatakan kekecewaannya lantaran tidak lulus seleksi administrasi PPPK.

Seorang honorer berinisial HY mengaku telah lima tahun bekerja di salah satu OPD di Kota Palembang. Dia mengaku cukup kecewa dengan proses rekrutmen tersebut lantaran tidak mengakomodir honorer yang telah mengabdi lama.

"Seharusnya untuk honorer yang bekerja lama ini bisa diakomodir. Tapi ini tidak. Banyak yang baru bekerja beberapa tahun tapi bisa lulus. Sehingga pengabdian kami yang sudah lama ini tidak dipertimbangkan sama sekali," keluh HY.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Palembang, Riza Pahlevi melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi, Maria Ulfah memastikan proses seleksi administrasi PPPK sudah sesuai mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, kelulusan menantu Walikota Harnojoyo maupun anak Sekda Ratu Dewa merupakan hal yang biasa.

"Bahwa siapa pun bisa mendaftar asalkan memenuhi syarat dan ketentuan," katanya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya