Berita

Perdana Menteri Narendra Modi/Net

Dunia

India: Dokumenter BBC Tentang PM Modi adalah Propaganda yang Bias

JUMAT, 20 JANUARI 2023 | 06:09 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah India dibuat marah oleh sebuah film dokumenter tentang Perdana Menteri Narendra Modi yang baru-baru ini dirilis media Inggris, BBC.

Dalam pernyataannya pada Kamis (19/1), Kementerian Luar Negeri India mengutuk film yang berfokus pada tuduhan bahwa pemerintah Modi mendiskriminasi umat Islam dan bahwa PM Modi mungkin berperan dalam menghasut kerusuhan etnis pada 2002.

“Izinkan saya memperjelas bahwa kami pikir ini adalah bagian propaganda yang dirancang untuk mendorong narasi tertentu yang didiskreditkan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arindam Bagchi, seperti dikutip dari NDTV.

Film itu sendiri belum diputar di India, tetapi laporan tentangnya sudah begitu meresahkan. Bagchi menekankan bahwa ia berbicara berdasarkan beberapa laporan internal Inggris.

“Bias, kurangnya objektivitas dan, sejujurnya, pola pikir kolonial yang berkelanjutan, terlihat jelas," kata Bagchi, menambahkan bahwa ada banyak pertanyaan tentang tujuan dan agenda di balik pembuatan film tersebut.

Episode pertama dari dua bagian film yang dirilis BBC itu bertajuk 'India: The Modi Question' ditayangkan pada Selasa. Menggambarkan kebangkitan Perdana Menteri Hindu ke tampuk kekuasaan dengan fokus pada kebijakannya terhadap minoritas Muslim India. Serial ini dibuka dengan melihat kembali tuduhan bahwa Modi gagal mencegah pembantaian ratusan Muslim pada tahun 2002.

Modi menjabat Ketua Menteri negara bagian Gujarat ketika sebuah kereta yang membawa peziarah Hindu diserang oleh massa Muslim hingga mengakibatkan 59 orang tewas.

Gelombang pembalasan menyusul, di mana umat Hindu menggeledah masjid dan membunuh umat Islam kala itu. Kerusuhan mematikan itu berlangsung hingga beberapa minggu. Sebanyak 1.044 orang tewas, di mana sekitar tiga perempatnya adalah umat Muslim.

Modi dituduh membiarkan kekerasan mengamuk. Ia diselidiki  oleh Mahkamah Agung India atas keterlibatan dalam peristiwa itu, tetapi kemuudian dibebaskan pada tahun 2012.

Kontroversi atas film dokumenter BBC melibatkan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, yang merupakan keturunan India.

Diminta pada Rabu untuk mengutuk keterlibatan Modi dalam pembantaian Gujarat oleh anggota parlemen Pakistan-Inggris Imran Hussain, Sunak menyatakan bahwa dia tidak setuju sama sekali dengan karakterisasi Modi yang dikemukakan Hussain.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya