Berita

Joko Widodo bersama Prabowo Subianto di ruang kerja Menteri Pertahanan disela acara Rapim Kemhan/Ist

Politik

Jokowi Minta Prabowo Orkestrasi Informasi Intelijen

RABU, 18 JANUARI 2023 | 22:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Joko Widodo meminta Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan mengorkestrasi informasi intelijen kepada pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi.

Hal itu disampaikan Joko Widodo saat memberikan pengarahan di acara Rapim Kemhan tahun 2023 yang diikuti oleh perwira TNI dan Polri di Kementerian Pertahanan, Rabu (18/1).  Jokowi tidak ingin, informasi intelijen terlambat datang, karena hal tersebut sangatlah fatal.

"Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Sekali lagi, informasi intelijen menjadi sangat vital,” kata Jokowi.


Di tengah situasi global yang tidak stabil, kata Jokowi informasi intelijen merupakan kunci. Oleh karena itu, Jokowi meminta Kemhan mengorkestrasi informasi intelijen pertahanan dan keamanan.

"Saya minta Kementerian Pertahanan harus bisa menjadi orkestrator, bisa mengorkestrasi dari informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan yang kita punya di mana-mana," ujar Jokowi.

Arahan Jokowi kepada Prabowo ialah bisa mengorkestrasi sumber informasi intelijen yang bersumber dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Ini harus diorkestrasi agar menjadi sebuah informasi yang satu sehingga kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif," imbuh Jokowi.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya