Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, Arief Poyuono/Net
Program pangan nasional terancam gagal total. Ancaman ini menguat lantaran adanya dugaan ketidakberesan proyek lumbung pangan nasional di Kementerian Pertanian RI.
Bahkan Komisi IV DPR RI berencana membentuk panitia kerja (Panja) proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua.
"Program pangan nasional bisa gagal total nih. Siap-siap terjadi impor pangan besar-besaran dengan harga yang sangat mahal, itu pun kalau masih ada negara yang mau mengekspor pangannya di tahun 2023," kata Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, Arief Poyuono, Rabu (18/1).
Persoalan ini sangat serius untuk ditindaklanjuti. Oleh karenanya, Arief Poyuono meminta Kejaksaan Agung, KPK, hingga Polri turun tangan mengusut potensi pelanggaran hukum dalam program yang masuk Proyek Strategi Nasional (PSN).
"Kejagung, KPK, Polri perlu turun tangan menyidik dugaan kuat korupsi besar-besaran pada proyek pangan nasional yang sudah
ngapusi (membohongi) Presiden Jokowi," tegasnya.
Menurut Arief Poyuono, potensi dugaan korupsi bisa ditelusuri dari laporan perkembangan proyek lumbung pangan. Misalnya, laporan tanaman pangan gagal tumbuh akibat hama atau tanah yang kurang subur. Bisa saja laporan tersebut disengaja oleh oknum di kementerian yang kongkalikong dengan pihak kontraktor.
Karena itu, kata Arief Poyuono, kegagalan proyek lumbung pangan bisa jadi catatan Presiden Jokowi untuk menilai kinerja Menteri Pertanian yang diberi tugas menyiapkan proyek lumbung pangan nasional.
"Ini bisa jadi sebuah catatan untuk mencopot Menteri Pertanian," tandasnya.
