Berita

Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Proyek Lumbung Pangan Ngapusi Jokowi

RABU, 18 JANUARI 2023 | 14:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Program pangan nasional terancam gagal total. Ancaman ini menguat lantaran adanya dugaan ketidakberesan proyek lumbung pangan nasional di Kementerian Pertanian RI.

Bahkan Komisi IV DPR RI berencana membentuk panitia kerja (Panja) proyek lumbung pangan nasional di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua.

"Program pangan nasional bisa gagal total nih. Siap-siap terjadi impor pangan besar-besaran dengan harga yang sangat mahal, itu pun kalau masih ada negara yang mau mengekspor pangannya di tahun 2023," kata Ketua Dewan Pembina Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia, Arief Poyuono, Rabu (18/1).


Persoalan ini sangat serius untuk ditindaklanjuti. Oleh karenanya, Arief Poyuono meminta Kejaksaan Agung, KPK, hingga Polri turun tangan mengusut potensi pelanggaran hukum dalam program yang masuk Proyek Strategi Nasional (PSN).

"Kejagung, KPK, Polri perlu turun tangan menyidik dugaan kuat korupsi besar-besaran pada proyek pangan nasional yang sudah ngapusi (membohongi) Presiden Jokowi," tegasnya.

Menurut Arief Poyuono, potensi dugaan korupsi bisa ditelusuri dari laporan perkembangan proyek lumbung pangan. Misalnya, laporan tanaman pangan gagal tumbuh akibat hama atau tanah yang kurang subur. Bisa saja laporan tersebut disengaja oleh oknum di kementerian yang kongkalikong dengan pihak kontraktor.

Karena itu, kata Arief Poyuono, kegagalan proyek lumbung pangan bisa jadi catatan Presiden Jokowi untuk menilai kinerja Menteri Pertanian yang diberi tugas menyiapkan proyek lumbung pangan nasional.

"Ini bisa jadi sebuah catatan untuk mencopot Menteri Pertanian," tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya