Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Ist
Anggaran yang dimiliki setiap pemerintah daerah menjadi titik penting yang kerap disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang memang diserahi tanggung jawab untuk mengelola.
Karena itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran di wilayah Republik Indonesia untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran tersebut.
"Sering menjadi masalah, ada keraguan terkait pemanfaatan dana yang tersedia di daerah. Saya minta pada rekan-rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat di dalamnya untuk betul-betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran," ucap Jenderal Sigit.
Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk "Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi" di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa, (17/1).
Sigit menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen.
"Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan lain-lain. Pastikan bisa terserap. Kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan," tutur Sigit.
Sigit menegaskan kepada seluruh personel Kepolisian harus melakukan pendampingan secara profesional sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada.
"Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana-dana yang ada," jelas Sigit.
Di sisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada.
Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, pada awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan.
"Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan," tutup Sigit.
