Berita

Bendera Palestina/Net

Dunia

Ada Jerman dan Jepang, 40 Negara Desak Israel Cabut Sanksi untuk Palestina

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 14:09 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebanyak 40 negara telah mendesak Israel untuk mencabut sanksi yang dikenakan terhadap Otoritas Palestina. Mereka juga menyatakan keprihatinan atas kebijakan Israel pada Palestina.

Pada tanggal 30 Desember, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta pendapat dari Mahkamah Internasional tentang masalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Menindaklanjuti hal tersebut, Israel memberlakukan sanksi terhadap Palestina yang diumumkan pada 6 Januari.


Dalam pernyataan kepada wartawan pada Senin (16/1), sekitar 40 negara anggota PBB menegaskan dukungan untuk resolusi Majelis Umum PBB.

"Terlepas dari posisi masing-masing negara dalam resolusi tersebut, kami menolak langkah-langkah hukuman sebagai tanggapan atas permintaan pendapat penasehat oleh Mahkamah Internasional, dan lebih luas lagi sebagai tanggapan atas resolusi Majelis Umum, dan menyerukan pembalikan segera," bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip The National.

Di antara 40 negara tersebut adalah Aljazair, Argentina, Belgia, Irlandia, Pakistan, dan Afrika Selatan yang menyetujui resolusi. Selain itu juga ada Jepang, Prancis, dan Korea Selatan yang abstain. Sementara Jerman dan Estonia yang menolak turut memberikan pernyataan bersama.

“Ini penting karena menunjukkan bahwa terlepas dari bagaimana negara-negara memilih, mereka bersatu dalam menolak langkah-langkah hukuman ini,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour.

Sementara itu, jurubicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pihaknya menyatakan kekhawatiran atas tindakan Israel terhadap Otoritas Palestina. Ia menekankan, seharusnya tidak ada pembalasan yang dilakukan Israel terkait resolusi Majelis Umum PBB.

Guna menindaklanjuti masalah ini, Dewan Keamanan PB akan bertemu pada Rabu (18/1).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya