Berita

Bendera Palestina/Net

Dunia

Ada Jerman dan Jepang, 40 Negara Desak Israel Cabut Sanksi untuk Palestina

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 14:09 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Sebanyak 40 negara telah mendesak Israel untuk mencabut sanksi yang dikenakan terhadap Otoritas Palestina. Mereka juga menyatakan keprihatinan atas kebijakan Israel pada Palestina.

Pada tanggal 30 Desember, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi yang meminta pendapat dari Mahkamah Internasional tentang masalah pendudukan Israel atas wilayah Palestina.

Menindaklanjuti hal tersebut, Israel memberlakukan sanksi terhadap Palestina yang diumumkan pada 6 Januari.


Dalam pernyataan kepada wartawan pada Senin (16/1), sekitar 40 negara anggota PBB menegaskan dukungan untuk resolusi Majelis Umum PBB.

"Terlepas dari posisi masing-masing negara dalam resolusi tersebut, kami menolak langkah-langkah hukuman sebagai tanggapan atas permintaan pendapat penasehat oleh Mahkamah Internasional, dan lebih luas lagi sebagai tanggapan atas resolusi Majelis Umum, dan menyerukan pembalikan segera," bunyi pernyataan tersebut, seperti dikutip The National.

Di antara 40 negara tersebut adalah Aljazair, Argentina, Belgia, Irlandia, Pakistan, dan Afrika Selatan yang menyetujui resolusi. Selain itu juga ada Jepang, Prancis, dan Korea Selatan yang abstain. Sementara Jerman dan Estonia yang menolak turut memberikan pernyataan bersama.

“Ini penting karena menunjukkan bahwa terlepas dari bagaimana negara-negara memilih, mereka bersatu dalam menolak langkah-langkah hukuman ini,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour.

Sementara itu, jurubicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pihaknya menyatakan kekhawatiran atas tindakan Israel terhadap Otoritas Palestina. Ia menekankan, seharusnya tidak ada pembalasan yang dilakukan Israel terkait resolusi Majelis Umum PBB.

Guna menindaklanjuti masalah ini, Dewan Keamanan PB akan bertemu pada Rabu (18/1).

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Budi Arie Bakal Dipolisikan soal Ucapan Percepatan Pemilu 2029

Senin, 07 September 2026 | 22:28

Teluk Bayur: Jangan Membangun Aset Tanpa Kargo

Senin, 07 September 2026 | 22:10

PLTP Gunung Ungaran Miliki Sejumlah Manfaat, Eksplorasi Layak Dilanjutkan

Senin, 07 September 2026 | 21:55

Purbaya Tak Ambil Pusing Pramono Ngotot Terbitkan Obligasi DKI Rp5,2 Triliun

Senin, 07 September 2026 | 21:35

BRI dan Serikat Pekerja BRI Tandatangani PKB 2026-2028

Senin, 07 September 2026 | 21:28

Wakapolri Minta Kecakapan Personel dalam Penanganan Bencana dan Konflik Sosial

Senin, 07 September 2026 | 21:15

Dua Pimpinan DPRD Kota Bengkulu Kompak Mangkir Panggilan KPK

Senin, 07 September 2026 | 20:50

Prabowo Instruksikan BRI dan BSI Siapkan Rekening untuk Masyarakat

Senin, 07 September 2026 | 20:48

OJK Tegaskan Tak Ada Ruang bagi Pelanggaran Keterbukaan Informasi

Senin, 07 September 2026 | 20:46

Pemerintah Siapkan OMC Atasi Sebaran Abu Anak Krakatau di Empat Provinsi

Senin, 07 September 2026 | 20:31

Selengkapnya