Berita

Dunia

Pakar HAM PBB Desak Pakistan Akhiri Kawin Paksa pada Anak

SELASA, 17 JANUARI 2023 | 09:30 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pakar Hak Asasi Manusia Manusia PBB menyampaikan keprihatinannya atas laporan penculikan, pemaksaan pernikahan, dan konversi agama pada anak-anak yang semakin meningkat di Pakistan. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik itu secepatnya.

“Kami sangat terganggu mendengar bahwa gadis-gadis berusia 13 tahun diculik dari keluarga mereka, diperdagangkan ke lokasi yang jauh dari rumah mereka, dipaksa menikah dengan pria yang kadang-kadang dua kali usia mereka, dan dipaksa masuk Islam,” kata para ahli.

Dimuat Alarabiya pada Senin (16/1), para ahli menyatakan kekecewaannya terhadap pernikahan dan perpindahan agama di Islamabad yang kerap terjadi di bawah ancaman kekerasan kepada gadis-gadis kecil, wanita, atau keluarga mereka.


Mereka mendesak pemerintah Pakistan untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan menyelidiki tindakan ini secara menyeluruh.

"Investigasi semacam itu, harus dilakukan secara objektif dan sejalan dengan undang-undang domestik dan komitmen hak asasi manusia internasional," tambah kelompok yang terdiri dari sekitar selusin pakar HAM PBB.

Para ahli menunjukkan bahwa penculik di Islamabad sering memaksa korban untuk menandatangani dokumen palsu yang menyatakan bahwa mereka sudah cukup umur, dan menikah karena keinginannya sendiri.

Dokumen tersebut pun sering kali dikutip oleh polisi dan pengadilan di Pakistan sebagai sebuah bukti yang menunjukkan tidak ada kejahatan yang terjadi, dan perkawinan itu dilaksanakan atas dasar cinta, yang membuat mereka tidak memproses laporan dari korban.

Kini para ahli bersikeras mendesak kepada otoritas Pakistan untuk memastikan agar semua korban, apa pun latar belakang agamanya, mereka semua dapat memperoleh akses terhadap keadilan dan perlindungan yang sama di bawah hukum.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

UPDATE

Rano: Pendidikan Harus Memerdekakan Manusia

Jumat, 08 Mei 2026 | 00:05

Car Free Day di Rasuna Said Digelar Perdana 10 Mei

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:34

Kasus Pemukulan Waketum PSI Bro Ron Berujung Damai

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:12

Kali Kukuba di Halmahera Timur Diduga Tercemar Limbah PT FHT

Kamis, 07 Mei 2026 | 23:00

Pemerintah Bebaskan Pajak Restrukturisasi BUMN

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:39

Negara Disebut Kehilangan Ratusan Triliun dari Bisnis Sawit

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:15

Akper Husada Naik Kelas Jadi STIKES

Kamis, 07 Mei 2026 | 22:06

Dugaan Jual Beli Jabatan Pemkab Cianjur Bisa Rusak Meritokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:27

DPR Usul 1 Puskesmas Punya 1 Psikolog

Kamis, 07 Mei 2026 | 21:04

New Media Merasa Dicatut, DPR Minta Bakom Lebih Hati-hati

Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50

Selengkapnya