Berita

Pemakaman Covid-19 di Kecamatan Gandus Palembang yang terancam kena imbas proyek Tol Kapal Betung/Net

Nusantara

Proyek Tol Kapal Betung Gusur Lahan Makam Covid-19 Tidak Manusiawi

SENIN, 16 JANUARI 2023 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proyek Jalan Tol Trans Sumatera Kayu Agung-Palembang-Betung (Kapal Betung) yang disinyalir akan memakan lahan pemakaman korban Covid-19 di wilayah Palembang melanggar hak asasi manusia (HAM).  

"Saya pikir era (pemerintahan Presiden) Jokowi banyak kejanggalan dalam pembangunan proyek. Apa pun dilakukan, padahal ini (Tol Kapal Betung) melanggar HAM," ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/1).

Pembangunan Jalan Tol Kapal Betung sepanjang 111,7 kilometer akan membelah bagian wilayah Kota Palembang, yaitu Keramasan juga Gandus. Sehingga, pemerintah Kota Palembang membuka kemungkinan memakan lahan pemakaman yang diklaim sebagai asetnya.


"Ini tak masuk akal dan tak manusiawi masalan pekuburan mau digusur hanya karena pembangunan Tol Kapal Betung," tuturnya.

Lebih lanjut, Jerry memandang seharusnya pembangunan Jalan Tol Kapal Betung semestinya punya desain konstruksi yang tak menggusur pemakaman korban infeksi Covid-19 di Palembang tersebut.

"Kan lahan pekuburan ini tak bisa diratakan cari alternatif lain bagaiman agar jalan tol tak melewati pekuburan," demikian Jerry menambahkan.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya