Berita

Ketua Panitia Nasional Musra, Panel Barus/Net

Politik

Bisa Berdampak Buruk terhadap Jokowi, Projo Kembali Tegaskan Tolak Wacana 3 Periode dan Penundaan Pemilu

SENIN, 16 JANUARI 2023 | 00:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Isu tiga periode hingga penundaan Pemilu 2024 yang masih hangat di masyarakat kembali ditolak mentah-mentah oleh relawan Presiden Joko Widodo yang tengah gencar menggelar Musyawarah Rakyat (Musra)

Ketua Panitia Nasional Musra, Panel Barus mengatakan, pihak relawan dalam hal ini Pro Jokowi (Projo) telah menolak wacana tiga periode itu sejak 28 Desember 2022. Waktu itu, kata Panel, Projo menggelar konferensi pers pernyataan sikap soal wacana tersebut.

"Desember lalu, Projo konpers menolak tiga periode," ujarnya di sela acara Musra XIII Jatim, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (15/1).


Ia kemudian menyampaikan alasan relawan Jokowi menolak wacana tiga periode itu, yaitu karena akan berbahaya untuk demokrasi dan konstitusi. Tak hanya itu saja, wacana tiga periode itu akan menjatuhkan nama Jokowi yang sudah membangun sejumlah legacy selama dua periode ini.

"Kami melihat itu menjerumuskan Jokowi karena rayuan gombal yang menyesatkan," tegasnya.

Untuk itu, sambung Panel, para relawan membuat Musra di provinsi-provinsi Indonesia. Musra ini untuk menjaring rekomendasi rakyat terkait Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Sejauh ini ada tiga nama Capres yang muncul teratas. yaitu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Menteri Pertahanan yang juga Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Juga ada tiga nama Cawapres yang mulai sering muncul. Yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD; Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya