Berita

Ketua Panitia Nasional Musra, Panel Barus/Net

Politik

Bisa Berdampak Buruk terhadap Jokowi, Projo Kembali Tegaskan Tolak Wacana 3 Periode dan Penundaan Pemilu

SENIN, 16 JANUARI 2023 | 00:20 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Isu tiga periode hingga penundaan Pemilu 2024 yang masih hangat di masyarakat kembali ditolak mentah-mentah oleh relawan Presiden Joko Widodo yang tengah gencar menggelar Musyawarah Rakyat (Musra)

Ketua Panitia Nasional Musra, Panel Barus mengatakan, pihak relawan dalam hal ini Pro Jokowi (Projo) telah menolak wacana tiga periode itu sejak 28 Desember 2022. Waktu itu, kata Panel, Projo menggelar konferensi pers pernyataan sikap soal wacana tersebut.

"Desember lalu, Projo konpers menolak tiga periode," ujarnya di sela acara Musra XIII Jatim, dikutip Kantor Berita RMOLJatim, Minggu (15/1).


Ia kemudian menyampaikan alasan relawan Jokowi menolak wacana tiga periode itu, yaitu karena akan berbahaya untuk demokrasi dan konstitusi. Tak hanya itu saja, wacana tiga periode itu akan menjatuhkan nama Jokowi yang sudah membangun sejumlah legacy selama dua periode ini.

"Kami melihat itu menjerumuskan Jokowi karena rayuan gombal yang menyesatkan," tegasnya.

Untuk itu, sambung Panel, para relawan membuat Musra di provinsi-provinsi Indonesia. Musra ini untuk menjaring rekomendasi rakyat terkait Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres).

Sejauh ini ada tiga nama Capres yang muncul teratas. yaitu Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Menteri Pertahanan yang juga Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto; dan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Juga ada tiga nama Cawapres yang mulai sering muncul. Yakni Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD; Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko; dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Legislator Nasdem: Bukan Hal Sulit bagi Polri Kejar Spam Judol

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:57

Aksi Dramatis Anggota TNI Selamatkan Balita dari Cengkeraman Paman Sakau

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:45

Sempat Lolos OTT KPK, Bos PT MSA Fika Nur Alawi Resmi Pakai Rompi Oranye

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:35

Lagu ‘Mas Bahlil Ganteng’ Berdampak Positif terhadap Citra Golkar

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:10

Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Sukoharjo Siap Sambut Tahun Ajaran Baru

Kamis, 02 Juli 2026 | 19:07

Telkom Akses Perkuat Kompetensi SDM Digital di Daerah 3T

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:48

Aliansi Kontraktor Geruduk Sudin PRKP Jakut Gegara Dugaan Monopoli Proyek

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:41

Peresmian Kantor UN Tourism Kukuhkan Spanyol di Garda Terdepan Multilateralisme

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:30

Kejagung Endus Dugaan Keterlibatan Kolonel TNI Aktif dalam Korupsi MBG

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:25

Baru Tiga Bulan Menjabat, Dirut Pos Indonesia Mundur

Kamis, 02 Juli 2026 | 18:21

Selengkapnya