Berita

Kapal nelayan China di Laut China Selatan/Net

Dunia

Kuasai Badan Khusus UNCLOS, China Makin Kuat Kukuhkan Klaim Laut China Selatan?

MINGGU, 15 JANUARI 2023 | 13:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Perwakilan China telah terpilih kembali menjadi bagian dari Komisi PBB untuk Batas Landas Kontinen (CLCS), yang membuka peluang besar bagi Beijing untuk memperluas kekuatan maritimnya di Laut China Selatan.

Peneliti Institut Oseanografi Kedua Kementerian Sumber Daya Alam China, Tang Yong terpilih kembali ke dalam CLCS untuk periode 2023 hingga 2028.

CLCS adalah badan internasional yang dibentuk berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan terdiri dari 21 ahli independen. Mereka bertugas meninjau pengajuan oleh negara pantai di batas luar landas kontinen 200 mil laut.


Menurut The Singapore Post pada Selasa (10/1), sejak pertama kali bergabung dengan UNCLOS dan bagian dari CLCS, China diduga menyalahgunakan platform tersebut untuk keuntungan dan pengaruh mereka sendiri.

Salah satunya untuk mengukuhkan klaim China atas sekitar 80 persen wilayah di Laut China Selatan melalui sembilan garis putus-putus yang tidak memiliki landasan hukum internasional.

Dengan klaim ini, Beijing kerap bertindak agresif, seperti menggelar latihan perang menggunakan jet tempur dan kapal perang di Laut China Selatan.

Dalam Buku Putih Pertahanan terbarunya, China mengubah strategi Angkatan Laut PLA dari pertahanan perairan lepas pantai ke misi strategis global yang lebih luas.

China juga menggunakan armada nelayan hingga pedagang untuk memperkuat klaim dan pengaruhnya di perairan-perairan strategis.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya