Berita

Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic/Net

Dunia

Serbia: Kesepakatan Brussel Sama Menipunya dengan Kesepakatan Minsk

SABTU, 14 JANUARI 2023 | 06:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Eskalasi yang baru-baru ini meningkat antara Serbia dan Kosovo disebut-sebut ada hubungannya dengan upaya damai yang ditengahi negara-negara Barat sebelumya.

Menteri Luar Negeri Serbia Ivica Dacic pada Jumat (13/1) mengungkapkan, kesepakatan Brussel 2013 yang ditengahi Uni Eropa antara Beograd dan Kosovo sama menipunya dengan perjanjian perdamaian Minsk tahun 2014-2015 yang gagal yang dirancang untuk mengakhiri pertumpahan darah di Ukraina.

Pasukan Serbia meninggalkan Kosovo pada 1999 setelah NATO membom negara itu untuk mendukung pemberontakan bersenjata Albania. Penjaga perdamaian blok telah ditempatkan di wilayah tersebut sejak saat itu.


Kosovo kemudian mendeklarasikan kemerdekaan dari Beograd pada 2008. Namun, Serbia, dengan dukungan Rusia dan China, telah menolak tekanan AS dan UE untuk mengakui kemerdekaan tersebut.  

Pejabat Serbia menuduh pihak berwenang Kosovo melanggar kesepakatan yang dimediasi Brussel dengan mengerahkan unit polisi bersenjata lengkap untuk memadamkan protes Serbia di bagian utara wilayah tersebut.

“Kami tidak terlalu senang dengan Perjanjian Brussel. Itu adalah niat baik Beograd,” kata Dacic kepada Serbia Prva TV setelah pertemuan dengan Derek Chollet, seorang penasihat di Departemen Luar Negeri AS.

“Tapi kemudian ternyata itu adalah kebohongan besar, seperti halnya Perjanjian Minsk," ujarnya.

Menurutnya, ia telah mengatakan kepada Chollet bahwa tidak ada seorang pun di Serbia yang akan menerima kemerdekaan Kosovo dan Metohija.

Ia kemudian menuntut Barat agar bisa menekan Kosovo dan memberikan jaminan untuk keselamatan warga Serbia.

Kesepakatan Minsk yang ditengahi oleh Perancis, Jerman dan Rusia dimaksudkan untuk menciptakan jalan bagi reintegrasi damai Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk ke Ukraina.

Namun, perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan, dan bahkan mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko mengakui tahun lalu bahwa kesepakatan itu memungkinkan Kyiv mengulur waktu untuk membangun kembali militer dan ekonominya.

Pernyataan itu lalu diperkuat oleh penyataan terpisah mantan Kanselir Jerman Angela Merkel dan mantan Presiden Prancis Francois Hollande.

Pada akhirnya, Rusia mengutip kegagalan Kyiv untuk mengimplementasikan kesepakatan Minsk sebagai salah satu alasan untuk melancarkan operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari.

Presiden Vladimir Putin mengatakan bahwa pernyataan baru-baru ini oleh para pemimpin Barat telah menunjukkan bahwa mereka tidak berniat memenuhi bagian mana pun dari perjanjian Minsk.

Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengatakan, ia dan orang-orang Serbia akan menarik pelajaran dari nasib kesepakatan Minsk.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

ISIS Mengaku Dalangi Serangan Bom Bunuh Diri di Masjid Syiah Pakistan

Minggu, 08 Februari 2026 | 16:06

BNI Gelar Aksi Bersih Pantai dan Edukasi Kelola Sampah di Bali

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:36

Miliki Lahan di Makkah, Prabowo Optimistis Turunkan Biaya Haji

Minggu, 08 Februari 2026 | 15:16

Dukungan Parpol ke Prabowo Dua Periode Munculkan Teka-teki Cawapres

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:52

KPK Telusuri Kongkalikong Sidang Perdata Perusahaan Milik Kemenkeu Vs Masyarakat di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:42

RI Harus Tarik Diri Jika BoP Tak Jamin Keadilan Palestina

Minggu, 08 Februari 2026 | 14:32

Kehadiran Prabowo di Harlah NU Bawa Pesan Ulama-Umara Bersatu

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:50

Forum Perdana Board of Peace akan Berlangsung di Washington pada 19 Februari

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:31

Prabowo Tegaskan Pemimpin Wajib Tinggalkan Dendam dan Kebencian

Minggu, 08 Februari 2026 | 13:17

KPK Gali Dugaan Korupsi Dana Konsinyasi di PN Depok

Minggu, 08 Februari 2026 | 12:28

Selengkapnya