Berita

Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli: Tax Ratio Merosot, Sri Mulyani Memang Payah!

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 14:27 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di sektor ekonomi dinilai belum menunjukkan hasil membanggakan.

Mantan Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Rizal Ramli secara khusus menyoroti kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tidak mampu menaikkan rasio pajak atau tax ratio.

Bahkan dikatakan Rizal Ramli, penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih kalah jauh dibandingkan dengan saat ia duduk di pemerintahan era Presiden Gus Dur.


"Tahun 2001, tax ratio terhadap GDP sudah 11,5%, tapi hari ini malah merosot ke 9,5%. SMI (Sri Mulyani Indrawati) memang payah," kritik Rizal Ramli kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/1).

RR, sapaan Rizal Ramli memaparkan, rendahnya rasio pajak terjadi karena pemerintah hanya mampu menaikkan pajak terhadap masyarakat kecil. Sedangkan kepada pengusaha kelas kakap, pemerintah tidak punya keberanian.

"Untuk orang kaya malah diberi tax amnesty, tax holiday dan lain-lain. Bisanya hanya ngutang, ngutang lagi dengan bunga tinggi," tegas RR.

Belum lagi kebijakan pemerintah yang tidak pandai memilih prioritas. Dalam dua tahun terakhir, RR melihat pemerintah lebih sering menghabiskan uang negara demi mementingkan proyek tak penting.

"2,5 tahun terakhir, pengeluaran meningkat pesat, sebagian karena memang untuk atasi Covid, tapi sebagian besar lain pengeluraan proyek belum perlu. Kejagoan SMI hanya ngutang dengan bunga tinggi dan naikkan pajak rakyat," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya