Berita

Pengamat politik Iwel Sastra/RMOL

Politik

Selama Kader Bercokol di Kabinet, Tidak Mungkin Ada Perpecahan di Koalisi Jokowi

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 05:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penolakan delapan parpol di parlemen terhadap wacana sistem proporsional tertutup lebih karena dipengaruhi merugikan secara politik. Di sisi lain, PDIP merasa diuntungkan jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Demikian pandangan pengamat politik Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/1).

Menurut Iwel, sistem pemilu proporsional tertutup hanya menguntungkan bagi partai yang telah memiliki branding kuat seperti PDI Perjuangan.


"Sehingga ini membuat PDI Perjuangan  sangat percaya diri kalau pemilih akan mencoblos banteng moncong putih walau tidak menyertakan nama-nama caleg mereka," jelas Iwel.

Di sisi lain, bagi beberapa partai politik lain, untuk bisa mendulang suara masih banyak yang bertumpu pada kekuatan elektabilitas calon legislatif yang mereka usung.

Dikatakan Direktur Mahara Leadership ini, tidak heran jika partai politik berlomba-lomba menarik selebritas atau figur publik menjadi caleg. Selain itu, persaingan caleg dari partai yang sama dengan dapil yang sama akan saling curiga.

Ia mengaku khawatir persaingan politik itu mengarah pada tudingan kecurangan yang berujung sengketa di pengadilan.

"Pada masa lalu ketika masih diterapkan sistem pemilu proporsional tertutup ditemukan kader-kader potensial malah tidak mendapatkan nomor urut yang pantas atau lebih dikenal dengan istilah caleg nomor sepatu," jelas Iwel.

Meski demikian, Iwel melihat bahwa penolakan 8 parpol parlemen terhadap sistem coblos partai itu tidak akan berpengaruh pada hubungan politik dengan PDI Perjuangan sebagai mitra koalisi.

Alasannya, koalisi bukan karena kesamaan ideologi politik tapi karena mengusung calon presiden yang sama sebagai presiden. Partai politik akan keluar dari koalisi jika semua kader mereka dikeluarkan dari kabinet Jokowi.

"Selama kader-kader mereka masih menduduki posisi pada kabinet Jokowi maka selama itu koalisi tetap berjalan," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya