Berita

Pengamat politik Iwel Sastra/RMOL

Politik

Selama Kader Bercokol di Kabinet, Tidak Mungkin Ada Perpecahan di Koalisi Jokowi

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 05:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penolakan delapan parpol di parlemen terhadap wacana sistem proporsional tertutup lebih karena dipengaruhi merugikan secara politik. Di sisi lain, PDIP merasa diuntungkan jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Demikian pandangan pengamat politik Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/1).

Menurut Iwel, sistem pemilu proporsional tertutup hanya menguntungkan bagi partai yang telah memiliki branding kuat seperti PDI Perjuangan.


"Sehingga ini membuat PDI Perjuangan  sangat percaya diri kalau pemilih akan mencoblos banteng moncong putih walau tidak menyertakan nama-nama caleg mereka," jelas Iwel.

Di sisi lain, bagi beberapa partai politik lain, untuk bisa mendulang suara masih banyak yang bertumpu pada kekuatan elektabilitas calon legislatif yang mereka usung.

Dikatakan Direktur Mahara Leadership ini, tidak heran jika partai politik berlomba-lomba menarik selebritas atau figur publik menjadi caleg. Selain itu, persaingan caleg dari partai yang sama dengan dapil yang sama akan saling curiga.

Ia mengaku khawatir persaingan politik itu mengarah pada tudingan kecurangan yang berujung sengketa di pengadilan.

"Pada masa lalu ketika masih diterapkan sistem pemilu proporsional tertutup ditemukan kader-kader potensial malah tidak mendapatkan nomor urut yang pantas atau lebih dikenal dengan istilah caleg nomor sepatu," jelas Iwel.

Meski demikian, Iwel melihat bahwa penolakan 8 parpol parlemen terhadap sistem coblos partai itu tidak akan berpengaruh pada hubungan politik dengan PDI Perjuangan sebagai mitra koalisi.

Alasannya, koalisi bukan karena kesamaan ideologi politik tapi karena mengusung calon presiden yang sama sebagai presiden. Partai politik akan keluar dari koalisi jika semua kader mereka dikeluarkan dari kabinet Jokowi.

"Selama kader-kader mereka masih menduduki posisi pada kabinet Jokowi maka selama itu koalisi tetap berjalan," pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya