Berita

Pengamat politik Iwel Sastra/RMOL

Politik

Selama Kader Bercokol di Kabinet, Tidak Mungkin Ada Perpecahan di Koalisi Jokowi

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 05:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penolakan delapan parpol di parlemen terhadap wacana sistem proporsional tertutup lebih karena dipengaruhi merugikan secara politik. Di sisi lain, PDIP merasa diuntungkan jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Demikian pandangan pengamat politik Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/1).

Menurut Iwel, sistem pemilu proporsional tertutup hanya menguntungkan bagi partai yang telah memiliki branding kuat seperti PDI Perjuangan.


"Sehingga ini membuat PDI Perjuangan  sangat percaya diri kalau pemilih akan mencoblos banteng moncong putih walau tidak menyertakan nama-nama caleg mereka," jelas Iwel.

Di sisi lain, bagi beberapa partai politik lain, untuk bisa mendulang suara masih banyak yang bertumpu pada kekuatan elektabilitas calon legislatif yang mereka usung.

Dikatakan Direktur Mahara Leadership ini, tidak heran jika partai politik berlomba-lomba menarik selebritas atau figur publik menjadi caleg. Selain itu, persaingan caleg dari partai yang sama dengan dapil yang sama akan saling curiga.

Ia mengaku khawatir persaingan politik itu mengarah pada tudingan kecurangan yang berujung sengketa di pengadilan.

"Pada masa lalu ketika masih diterapkan sistem pemilu proporsional tertutup ditemukan kader-kader potensial malah tidak mendapatkan nomor urut yang pantas atau lebih dikenal dengan istilah caleg nomor sepatu," jelas Iwel.

Meski demikian, Iwel melihat bahwa penolakan 8 parpol parlemen terhadap sistem coblos partai itu tidak akan berpengaruh pada hubungan politik dengan PDI Perjuangan sebagai mitra koalisi.

Alasannya, koalisi bukan karena kesamaan ideologi politik tapi karena mengusung calon presiden yang sama sebagai presiden. Partai politik akan keluar dari koalisi jika semua kader mereka dikeluarkan dari kabinet Jokowi.

"Selama kader-kader mereka masih menduduki posisi pada kabinet Jokowi maka selama itu koalisi tetap berjalan," pungkasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

12 Orang Tewas dalam Serangan Teroris di Pantai Bondi Australia

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:39

Gereja Terdampak Bencana Harus Segera Diperbaiki Jelang Natal

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:16

Ida Fauziyah Ajak Relawan Bangkit Berdaya Amalkan Empat Pilar Kebangsaan

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:07

Menkop Ferry: Koperasi Membuat Potensi Ekonomi Kalteng Lebih Adil dan Inklusif

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:24

Salurkan 5 Ribu Sembako, Ketua MPR: Intinya Fokus Membantu Masyarakat

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:07

Uang Rp5,25 Miliar Dipakai Bupati Lamteng Ardito untuk Lunasi Utang Kampanye Baru Temuan Awal

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:34

Thailand Berlakukan Jam Malam Imbas Konflik Perbatasan Kamboja

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:10

Teknokrat dalam Jerat Patronase

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:09

BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 di Asian Le Mans Series

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:12

Prabowo Berharap Listrik di Lokasi Bencana Sumatera Pulih dalam Seminggu

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:10

Selengkapnya