Berita

Pengamat politik Iwel Sastra/RMOL

Politik

Selama Kader Bercokol di Kabinet, Tidak Mungkin Ada Perpecahan di Koalisi Jokowi

JUMAT, 13 JANUARI 2023 | 05:50 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Penolakan delapan parpol di parlemen terhadap wacana sistem proporsional tertutup lebih karena dipengaruhi merugikan secara politik. Di sisi lain, PDIP merasa diuntungkan jika dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

Demikian pandangan pengamat politik Iwel Sastra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/1).

Menurut Iwel, sistem pemilu proporsional tertutup hanya menguntungkan bagi partai yang telah memiliki branding kuat seperti PDI Perjuangan.


"Sehingga ini membuat PDI Perjuangan  sangat percaya diri kalau pemilih akan mencoblos banteng moncong putih walau tidak menyertakan nama-nama caleg mereka," jelas Iwel.

Di sisi lain, bagi beberapa partai politik lain, untuk bisa mendulang suara masih banyak yang bertumpu pada kekuatan elektabilitas calon legislatif yang mereka usung.

Dikatakan Direktur Mahara Leadership ini, tidak heran jika partai politik berlomba-lomba menarik selebritas atau figur publik menjadi caleg. Selain itu, persaingan caleg dari partai yang sama dengan dapil yang sama akan saling curiga.

Ia mengaku khawatir persaingan politik itu mengarah pada tudingan kecurangan yang berujung sengketa di pengadilan.

"Pada masa lalu ketika masih diterapkan sistem pemilu proporsional tertutup ditemukan kader-kader potensial malah tidak mendapatkan nomor urut yang pantas atau lebih dikenal dengan istilah caleg nomor sepatu," jelas Iwel.

Meski demikian, Iwel melihat bahwa penolakan 8 parpol parlemen terhadap sistem coblos partai itu tidak akan berpengaruh pada hubungan politik dengan PDI Perjuangan sebagai mitra koalisi.

Alasannya, koalisi bukan karena kesamaan ideologi politik tapi karena mengusung calon presiden yang sama sebagai presiden. Partai politik akan keluar dari koalisi jika semua kader mereka dikeluarkan dari kabinet Jokowi.

"Selama kader-kader mereka masih menduduki posisi pada kabinet Jokowi maka selama itu koalisi tetap berjalan," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Pecah Rekor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:12

Kritik Pandji Tak Perlu Berujung Saling Lapor

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:05

AHY Gaungkan Persatuan Nasional di Perayaan Natal Demokrat

Selasa, 13 Januari 2026 | 10:02

Iran Effect Terus Dongkrak Harga Minyak

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:59

IHSG Dibuka Menguat, Rupiah Melemah ke Rp16.872 per Dolar AS

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:42

KBRI Beijing Ajak WNI Pererat Solidaritas di Perayaan Nataru

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:38

Belajar dari Sejarah, Pilkada via DPRD Rawan Picu Konflik Sosial

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:31

Perlu Tindakan Tegas atas Konten Porno di Grok dan WhatsApp

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:30

Konflik Terbuka Powell dan Trump: Independensi The Fed dalam Ancaman

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:19

OTT Pegawai Pajak Momentum Perkuat Integritas Aparatur

Selasa, 13 Januari 2026 | 09:16

Selengkapnya