Berita

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani/Net

Politik

Ahmad Muzani: Pemerintah Perlu Perketat Akses Masuk Turis Asal China ke Indonesia

KAMIS, 12 JANUARI 2023 | 21:55 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah harus memberikan atensi khusus pada wisatawan asal China yang akan datang ke Indonesia. Pasalnya, China sedang mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang cukup tinggi.

Dikakatakan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, jangan sampai pelonggaran protokol kesehatan yang saat ini dilakukan pemerintah menjadi bomerang dengan potensi peningkatan kasus Covid-19 yang dibawa wisatawan asal China atau negara lainnya.

Kata Muzani, aturan khusus seperti kewajiban melakukan swab PCR bagi turis asal China yang ingin masuk ke Indonesia harus diperketat.


"Hal ini sebagai langkah antisipasi serta kewaspadaan kita terhadap kemungkinan meningkatnya kasus Covid-19 di dalam negeri. Jangan sampai kita menargetkan pertumbuhan ekonomi tapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan rakyat," kata Muzani kepada wartawan, Kamis (12/1).

Bagi Wakil Ketua MPR RI ini, potensi peningkatan kasus Covid-19 di dalam negeri, bisa saja semua langkah pemulihan baik kesehatan dengan pembentukan herd immunity ataupun pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah menajdi sia-sia.

"Upaya pemulihan ekonomi nasional, dan stabilitas sosial yang sudah kita bangun dengan kerja keras dan kerja bersama ini jangan sampai sia-sia akibat ketidakwaspadaan kita terhadap kemungkinan ancaman Covid-19 yang berasal dari turis-turis luar negeri, terutama turis asal China," katanya.

Dia juga meminta Indonesia berkaca dari sejumlah negara di dunia telah menerapkan pengetatan protokol kesehatan bagi turis asal China yang ingin masuk ke negara tertentu.

"Penting bagi pemerintah untuk mulai mengkaji serta mempertimbangkan pengetatan, pembatasan, dan pemberlakuan aturan khusus bagi turis China yang ingin masuk ke Indonesia," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

MTI: Saatnya Pilih Pemimpin karena Kualitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:29

Korupsi Kredit Perbankan Rp629,8 Miliar Proyek Apartemen Bekasi Diusut

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:18

Ketika Hukum Konstitusi Berhadapan dengan Realitas Pertahanan Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 02:01

Kesaktian Nusron Terbukti Lagi, KPK Dibuat Tak Bergigi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:48

Masjid Apung An-Nur di Ancol jadi Landmark Baru di Pesisir Jakarta

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:20

Prabowo Pimpin Rapat Kabinet di Istana Bogor

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01:07

KPK Jangan Gertak Sambal: Segera Jemput Paksa Nusron!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:35

Melampaui Efisiensi, Menemukan Peluang Baru

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:20

5 Jurnalis Hilang di Krakatau Dianugerahi Penghargaan Kemanusiaan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 00:02

Investor Jangan Gampang Panik soal Ancaman MSCI

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:45

Selengkapnya