Berita

Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono/Net

Politik

Menteri Agama Diminta Segera Lakukan Seleksi Terbuka Dirjen Bimas Katolik

KAMIS, 12 JANUARI 2023 | 15:11 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kementerian Agama RI diminta segera melakukan seleksi terbuka memilih Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama. Sebab posisi Plt Dirjen Bimas Katolik yang saat ini dijabat Albertus Magnus Adiyarto Sumardjono kedaluwarsa.

“Masa jabatan Plt Dirjen Bimas Katolik sudah kedaluwarsa karena menjabat lebih dari 12 bulan. Pada aturannya, penugasan Plt ditetapkan untuk waktu paling singkat satu bulan dan paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling banyak untuk satu kali penugasan,” kata Ketua Bidang Hukum Pemuda Katolik Komda Riau, Ferlianus Gulo kepada wartawan, Kamis (12/1).

Lamanya jabatan Albertus Magnus, menurut Ferlianus, bertentangan dengan Surat Edaran Sekretariat Kabinet 1/2022 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian/Lembaga tertanggal 5 Oktober 2022 dan Pasal 1, 2 dan 59 Peraturan Menteri PAN-RB 22/2021 tentang Pola Karier PNS.


Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan seleksi terbuka Dirjen Bimas Katolik. Selain karena masa jabatan kedaluwarsa, kepemimpinan Albertus Magnus dinilai tidak kompeten.

Disebutkan, banyak aturan yang tidak sesuai, termasuk juknis pemberian tunjangan fungsional penyuluh Non-PNS di masa Plt Albertus Magnus. Selain itu juga ada aturan tentang honor penyuluh non-PNS tidak dipotong pajak sebagaimana tertuang pada Juknis 94/2021 Pasal 17 ayat (3) huruf d.

Padahal di peraturan Menkeu, setiap penghasilan yang bersumber dari APBN akan dipotong pajak.

“Kami meminta dan mendorong Pak Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menunjuk pejabat definitif dengan melakukan seleksi terbuka dalam waktu dekat, demi kepentingan umat Katolik dengan mempertimbangkan aspek integritas, kompetensi, dan profesionalitas,” tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya