Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Swiss Tidak Mengakui Visa dari Empat Wilayah Pendudukan Rusia

KAMIS, 12 JANUARI 2023 | 06:06 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Swiss tidak mengakui visa yang dikeluarkan pemerintah di empat wilayah pendudukan Rusia.

Menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs web Dewan Federal pada Rabu (11/1), langkah Swiss tersebut menyusul keputusan Uni Eropa yang pada Desember lalu menyatakan tidak lagi mengeluarkan visa Schengen kepada pemegang paspor baru Rusia di empat wilayah itu.

Empat wilayah itu adalah Krimea, Abkhazia, Ossetia Selatan, dan Zaporozhye dan Kherson.


Dilaporkan oleh Swiss Info pada Rabu (11/1), Rusia secara ilegal mencaplok sebagian wilayah Ukraina dan Georgia tersebut, menyatakan mereka sebagai negara yang memisahkan diri dan menawarkan paspor Rusia kepada penduduknya.

“Dokumen perjalanan Rusia yang baru, tidak lagi diterima untuk mendapatkan visa atau melintasi perbatasan luar wilayah Schengen,” kata pernyataan itu.

Pengecualian diberlakukan kepada mereka yang sudah menjadi warga negara Rusia jauh sebelum Rusia mencaplok wilayah tersebut atau sebelum tenggat waktu yang disebutkan, serta berlaku untuk keturunan mereka, anak di bawah umur dan orang yang memiliki keterbatasan," ujar pemerintah Swiss.

September lalu, Swiss mengatakan tidak akan mengakui aksesi Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk serta wilayah Zaporozhye dan Kherson ke Rusia.

Pada 5 Oktober 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekrit tentang aksesi dua republik Donbass, Wilayah Zaporozhye dan Wilayah Kherson ke Rusia. Dari 23 September hingga 27 September, empat wilayah mengadakan referendum di mana mayoritas memilih untuk bergabung dengan Rusia. Belakangan, presiden Rusia dan kepala empat wilayah menandatangani perjanjian aksesi.

Dewan Federal menyatakan bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak pernyataan tersebut diterbitkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menggambarkan keputusan UE untuk tidak mengeluarkan visa Schengen kepada warga Rusia yang tinggal di DPR, LPR, dan Krimea, sebagai sanksi yang tidak manusiawi dan kebijakan diskriminasi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya