Berita

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL

Politik

PAN Ingatkan MK Dengarkan Publik Pertahankan Sistem Proporsional Terbuka

RABU, 11 JANUARI 2023 | 23:03 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Mahkamah Konstitusi diminta mempertimbangkan pandangan masyarakat, para ahli, terkait sistem pemilu. Sebab, saat ini mayoritas masyarakat, para ahli tetap mendukung sistem proporsional terbuka.

Pandangan itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, Rabu (11/1).

Menurut Saleh, sejauh ini sudah banyak pandangan, argumen, dan pemikiran yang disampaikan di media. Yakni, presentase jumlah masyarakat yang setuju proporsional terbuka sama dengan jumlah parpol yang sudah menyetujui.


"Sekarang ini, partai sudah ada 8 yang tetap ingin memakai proporsional terbuka. Nah, itu kan sangat mayoritas. Segitu jugalah kira-kira presentasi masyarakat yang mendukung sistem terbuka," demikian kata Saleh.

Selain itu, kata Saleh, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis pro-demokrasi juga menyampaikan penolakan. Bahkan, mereka juga sudah melaksanakan FGD, diskusi, dan seminar yang secara substansi menyampaikan sikap penolakan.

"Ada juga yang secara sengaja melakukan konfrensi pers untuk menyampaikan pendapat mereka soal pentingnya mempertahankan sistem terbuka," kata Saleh.

Dalam pandangan Saleh, semua pandangan itu tidak bisa diabaikan. Apalagi, LSM-LSM tersebut adalah independen dan tidak berafiliasi dengan kekuatan politik mana pun.

"Para hakim MK tentu sudah membacanya. Mereka diyakini tahu argumen-argumen yang disampaikan. Dan tentunya, pertimbangan moral dan akal dinilai lebih tepat untuk menerapkan sistem terbuka," jelas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Bagi PAN, urai Saleh, demokrasi mengarah pada partisipasi, kesetaraan, dan keadilan. Dan hanya dalam sistem terbuka arah itu bisa diwujudkan.

"Terbukti, selama ini masyarakat selalu merasa ikut 'berpesta'   dalam setiap pemilu yang dilaksanakan," ungkap Saleh.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Di Forum Bisnis RI-Tiongkok, Prabowo Janji Lindungi dan Jaga Kepercayaan Investor

Jumat, 20 November 2026 | 16:36

187 Mahasiswa UI Gali Ilmu Tata Kelola Bareng AHY dan Direksi BEI

Jumat, 20 November 2026 | 16:34

Cak Imin Akui PKB Ikut Pingsan 10 Tahun Terbuai Politik Pencitraan

Jumat, 20 November 2026 | 16:24

KPK Dalami Peran Sestama BNPB dalam Penunjukan Langsung Vendor Pengadaan

Jumat, 20 November 2026 | 16:19

Prabowo Saksikan 35 Kesepakatan Bisnis RI-Tiongkok Senilai Rp274 Triliun

Jumat, 20 November 2026 | 16:08

Tim Verifikasi Cawapres MPR Dibagi Tiga Pokja, Ini yang Dikerjakan

Jumat, 20 November 2026 | 16:07

PKB Dukung Prabowo Maksimalkan Pengelolaan SDA untuk Kurangi Beban Pajak

Jumat, 20 November 2026 | 15:56

Demokrat Dengar Prabowo Bakal Kumpulkan Lagi Ketum Parpol Bahas Cawapres

Jumat, 20 November 2026 | 15:49

Jakpro Optimalkan JIS, Velodrome, dan TIM untuk Dorong Ekonomi Kreatif

Jumat, 20 November 2026 | 15:35

HIPMI Gelar Pelantikan Pengurus Baru Periode 2026-2029

Jumat, 20 November 2026 | 15:22

Selengkapnya